 |
| Foto: Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan saat menuju DPR Sulsel |
Aksi tersebut bermula ketika salah satu mahasiswa STIE Wirabakti yang mempertanyakan terkait transparansi angaran biaya kuliah kerja lapangan Plus (KKLP) sejumlah Rp 1.200.000, namun langkah tersebut berujung dengan Drop out ( DO) yang dikeluarkan oleh pihak kampus.
Masa aksi yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda dalam aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan tersebut sempat ricuh ketika berhadapan dengan masa yang di duga BEM STIE Wirabakti Makassar dan di duga Preman yang turut menghalangi dan mengangu masa aksi.
Asis selaku jendral lapangan mengatakan bahwa kampus STIE Wirabakti Makassar sudah melakukan pembungkaman kepada mahasiswa dengan aturan dan seenaknya mengeluarkan SK ( DO) kepada mahasiswa tampa adanya proses SP terlebih dahulu.
", Kami dari aliansi mengecam keras tindakan dari pihak kampus dengan seenaknya mengeluarkan SK (DO) terhadap kawan kami, tampa terlebih dahulu melakukan perundingan yang dapat menghadirkan solusi tampa harus dikeluarkan dari kampus," lanjutnya tegas.
Selain itu ia mengatakan bahwa aliansi mengecam keras tindakan dari BEM STIE Wirabakti Makassar yang turut mengintervensi masa aksi bukan hanya itu, ada juga beberapa preman yang turut mengancam saat berada dilokasi aksi tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak berpihak kepada mahasiswa dan tidak mengendepankan fungsi sebagai mahasiswa.
", Kami datang dengan baik-baik, berdasarkan UU No 9 tahun1998 yaitu tentang mengeluarkan aspirasi di muka umum, namun ketika kami sampai disana kami di sambut dengan masa yang diduga BEM STIE Wirabakti, kami juga sangat kecewa bila betul ada keterlibatan BEM STIE Wirabakti yang juga ikut mengintervensi aksi kami, jelas-jelas kehadiran kami untuk membantu mahasiwa dari kampusnya sendiri, apakah itu fungsi mahasiswa yang menjadi tameng birokrasi," Tegas asis kepada Corong Demokrasi.
Seusai melakukan aksi didepan kampus wirabakti masa kemudian bergeser ke DPR Sulsel dan saling bergantian menyampaikan orasi politiknya.
Selang beberapa waktu perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad julhan selaku Staf Aspirasi menemui masa aksi, ia mengatakan akan membantu menyampaikan permintaan kepada DPR komisi E sebagai salah satu solusi agar permasalahan ini memiliki titik terang.
", kami akan menerima aspirasinya teman-teman mahaiswa dan akan kami teruskan ke DPR, dan DPR yang akan tindak lanjut sesuai permintaan untuk memangil pihak birokrasi kampus STIE Wirabakti serta perwakilan Dikti wilayah IX untuk melakukan audiens bersama ," ungkap Ahmad.
Adapun tuntutannya sebagai berikut:
1. Stop pembungkaman mahasiswa dan wujudkan demokrasi kampus
2. Hentikan kesewenangan yang terjadi di STIE-Wirabakti Makassar
3. Transparansi biaya pendidikan STIE-Wirabakti Makassar
(Red)
