 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah menyiapkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 sebesar Rp 21,5 triliun dan sebesar Rp 7,5 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
Anggaran tersebut akan mengalir Rp 7,5 triliun untuk Garuda Indonesia tersebut, kemungkinan akan disalurkan oleh Sri Mulyani melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Hal ini diungkapkan saat dia melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).
Sri Mulyani merinci dana cadangan pembiayaan investasi yang mencapai Rp 21,5 triliun tersebut akan dicadangkan untuk PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 7,5 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 3,5 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 1,98 triliun.
Selain itu, pada tahun depan Sri Mulyani juga mengungkapkan telah mencadangkan dana sebesar Rp 7,5 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, dan Badan Bank Tanah juga akan mendapatkan Rp 1 triliun.
"Dana cadangan HK semuanya menyangkut jalan tol mayoritas yang ada di Trans Sumatera. Kemudian BNI saat mereka melakukan right issue. BTN dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah," jelas Sri Mulyani.
"Tahun depan kita juga mencadangkan pembiayaan sebesar Rp 7,5 triliun untuk Perusahaan Aviasi Pariwisata Indonesia dan Bank Tanah akan mendapatkan tambahan Rp 1 triliun dalam pembiayaan investasi tahun 2022," kata Sri Mulyani melanjutkan di hadapan anggota Komisi XI DPR, dikutip Rabu (10/11/2021).
Pada rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah melaporkan, bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia sudah sangat kronis dan meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memberikan dana talangan.
Pria yang kerap disapa Tiko ini mengakui kondisi Garuda Indonesia sebetulnya secara teknikal bangkrut alias technically bankrupt. Lantaran ekuitas Garuda sudah negatif hingga US$ 2,8 miliar atau setara dengan Rp 40 triliun (kurs Rp 14.200/US$).
Oleh karena itu, Mantan Dirut Bank Mandiri ini pun meminta persetujuan kepada Komisi VI DPR agar Kementerian Keuangan bisa mencairkan dana Investasi Pemerintah - Pemulihan Ekonomi Nasional (IP - PEN) senilai Rp 7,5 triliun yang diklaim sudah dianggarkan untuk Garuda Indonesia.
"Sebenarnya masih ada program IP-PEN yang Rp 7,5 triliun yang ada di rekening Kemenkeu. Dulu kan di awal 2020 ada persetujuan Rp 8,5 triliun yang sempat cair Rp 1 triliun. Nah itu 1 triliun cair, kemudian parameternya [pencairannya] tidak bisa dipenuhi lagi," jelas Kartika.
Sebelumnya, Kartika juga mengungkapkan Garuda Indonesia akan masuk dalam holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang baru saja terbentuk, dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) menjadi induk holding. Holdingisasi tersebut dilakukan setelah program restrukturisasi rampung.
"Diharapkan jika Garuda Indonesia berhasil restrukturisasi secara tuntas, maka masuk juga ke bagian ke bagian Aviasi," jelas Kartika dalam Peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan Peluncuran Logo MES, Jumat (22/10/2021).
Untuk diketahui saat ini, anggota dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero).
Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas telah menunjuk Dony Oskaria sebagai Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia.
Selain itu, Kementerian BUMN menunjuk Edwin Hidayat Abdullah sebagai Wakil Direktur Utama dan Herdy Rosadi Harman sebagai Direktur SDM dan Digital. Pemerintah juga mengangkat Triawan Munaf untuk duduk sebagai Komisaris Utama yang merangkap Komisaris Independen di Aviasi Pariwisata Indonesia.
*(don)
