Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita


GEMA GN Pangkep : Penjelasan Kadisdik Tak Masuk Akal

July 30, 2021 Last Updated 2021-07-30T12:01:07Z

Foto : Ist

Corong Demokrasi,- 
Dinas Pendidikan Kab. Pangkep mengundang Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (GEMA) Garda Nusantara Kab. Pangkep untuk mendiskusikan inovasi Kelas Perahu. Kamis (29/07/2021).

Diskusi yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep ini dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Sabrun Djamil, Kepala Bidang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) Rukmini, beberapa kepala sekolah yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, serta Ketua Gema Garda Nusantara DPC Pangkep Ardan Aidin bersama pengurusnya.

Ardan Aidin menyampaikan dalam diskusi tersebut bahwa apa yang disampaikan kepala dinas masih belum bisa diterima oleh lantaran ia merasa bahwa program tersebut tidak masuk akal.

"Pernyataan pihak dinas serta kepala sekolah dan pengawas belum bisa kami terima. Mana mungkin Kelas Perahu ini mampu di lirik dunia kalau sampelnya tidak sempurna," ucap Ardan.

Lanjutnya, "Dan ini juga kemarin-kemarin kita diskusi dia tidak mengakui bahwa data ini belum terlaksana. Setelah kita aksi baru dia mengatakan bahwa data ini memang sudah di input tapi belum di realisasikan. Bagi saya penjelasan tersebut berbelit-belit dan hanya berusaha menutup-nutupi sesuatu. Kami berasumsi jangan sampai ini program fiktif," tegas Ketua Gema Garda Pangkep.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep menyampaiakn bahwa inovasi kelas perahu yang terlaksana baru di dua kecamatan yakni kecamatan Tupabiring dan Tupabiring Utara namun untuk Kecantikan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya itu belum terlaksana dan baru data awal di kutip dari simpulrakyat.com.

"Sebenarnya inovasi Kelas Perahu untuk Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya itu baru data awal namun belum terlaksana," ucapnya.

Diakhir dialog Ketua Gema Garda Nusantara menegaskan indikasi korupsi Kelas Perahu ini akan kami kawal dan rampungkan data datanya untuk kami laporkan dipihak hukum.

"Kami sangat tidak sepakat jika orang pulau selalu dijadikan alasan untuk mendapat sesuatu," tutup Ardan.

(**) 


×
Berita Terbaru Update