Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita


Mensos Minta Kejagung Periksa Laporan Beras Bansos Tak Layak

May 31, 2021 Last Updated 2021-05-31T08:08:57Z

Foto : Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Corong Demokrasi,- 
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklaim sudah mengetahui sejumlah pihak di pemerintahan daerah yang terlibat praktik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak layak.

Untuk mengungkap para pemain itu kepada masyarakat Risma mengaku masih perlu cukup bukti. Saat ini ia menyebut telah meminta bantuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa laporan temuan bansos tak layak yang diterima sejumlah warga.

"Saya sebutkan, saya tahu sebetulnya siapa who is who-nya, cuma kan saya belum bisa buka. Nanti kalau sudah dibuka bahwa memang terjadi kerugian negara, maka kita akan umumkan," kata Risma di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya mengaku sudah sering menerima laporan bansos beras tidak layak. Ia juga mengklaim telah mencopot beberapa pendamping yang ketahuan 'nakal'. Namun apabila melibatkan pemerintah daerah, ia meminta bantuan dari Kejagung.

Menurut Risma saat ini Kejagung tengah memeriksa salah satu daerah terkait laporan temuan bansos tak layak pangan. Ia tak menyebutkan daerah mana yang sedang diperiksa.

"Saat ini, di salah satu daerah itu lagi diperiksa. Kejagung menyarankan karena kerugian negara gede, Kejagung menyarankan kami menghitung kerugian itu melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk penghitungan itu, sekarang lagi proses," kata dia.

Lebih lanjut, Risma sekaligus memastikan bahwa sejak Januari 2021 pemerintah tidak memberikan bansos pandemi Covid-19 dalam bentuk barang. Bantuan sosial sejak Januari lalu hanya dalam bentuk uang. Ia pun mengaku tak tahu menahu apabila masih ada daerah yang memberikan bansos dalam bentuk sembako.

Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons laporan warga penerima PKH di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang baru-baru ini mengeluhkan bantuan beras yang diterima tidak layak konsumsi. Bahkan disebutkan beberapa pendamping menarik biaya pada warga.

"Jadi kita tidak tahu barang dari mana, karena uang langsung kita transfer ke penerima manfaat. Kita juga tidak tahu itu barang dari mana," pungkasnya.

*(don)


×
Berita Terbaru Update