Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita


KPK Ungkap Sedang Usut Dugaan Kasus Korupsi di Papua

May 23, 2021 Last Updated 2021-05-22T16:08:01Z

Foto : Ilustrasi.

Corong Demokrasi,- 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Papua. Hal itu sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh lembaga antirasuah.

"Saat ini KPK benar sedang melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan pengumpulan sejumlah data dan permintaan keterangan pada pihak-pihak terkait adanya dugaan korupsi di wilayah Papua," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5/2021).

Ali tidak merinci kasus apa saja yang tengah ditangani KPK. Namun ia menyebut, kasus-kasus perbuatan lancung itu terkait dengan pengadaan, suap, dan gratifikasi.

"Dugaan korupsi tersebut di antaranya terkait pengadaan, suap dan gratifikasi. Saat ini KPK belum dapat menyampaikan materi dari kegiatan dimaksud," kata Ali.

"Namun setiap perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut pada waktunya nanti, setelah seluruh kegiatan selesai dilakukan," sambungnya.

Adapun salah satu kasus yang tengah diusut KPK di Papua adalah dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika. Sejumlah saksi telah diperiksa. Pengusutan kasus ini dilakukan sejak 2020 lalu.

Dalam kasus ini, diduga terjadi korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua.

Gereja Kingmi Mile 32 telah dibangun sejak 2015 dan menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Namun hingga kini pembangunannya belum tuntas. Kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

Sebelum KPK memberi pernyataan, Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut pemerintah akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. Menurut Mahfud, 10 kasus itu ditangani berbagai institusi penegak hukum, termasuk KPK.

"Selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar," kata Mahfud dalam konpers pada Rabu (19/5/2021).

Mahfud mengatakan, data yang diperoleh terkait 10 kasus itu berasal dari audit yang dilakukan BPK dan penelusuran BIN. Namun ia tidak merinci kasus-kasus tersebut.

*(don)


×
Berita Terbaru Update