 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara mengenai polemik materi pertanyaan di dalam Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. Sejumlah materi di dalam tes tersebut dipandang janggal oleh beberapa pegawai KPK yang ikut tes tersebut.
Terkait Tes Wawasan Kebangsaan itu, KPK mengaku bukan pihak penyelenggara. KPK menyebut materi tes disusun oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan bekerja sama dengan lembaga terkait.
Lembaga terkait yang dimaksud adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).
Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap terhadap 1.351 pegawai KPK. Rangkaian tes itu meliputi Tes Tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integrasi, profiling, serta wawancara. Hasilnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus.
"Dalam pelaksanaan wawancara ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya," kata Ali.
Sejumlah pihak mengecam materi Tes Wawasan Kebangsaan tersebut. Sebab, pertanyaan-pertanyaan di dalam tes tersebut dinilai janggal. Pertanyaan macam "sudah umur segini, kok, belum menikah?" hingga "salat subuhnya pakai qunut?" disebut muncul dalam tes itu.
Pegawai KPK yang ikut tes tersebut mengaku beberapa pertanyaan malah menyasar kehidupan pribadi hingga agama yang dianut. Bahkan perihal jilbab pun turut dipertanyakan.
Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah juga mendapat informasi mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia mengaku terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan dalam tes itu.
Kumpulan pertanyaan itu dinilai Febri terlalu sensitif untuk diajukan dan tak patut disebut sebagai pertanyaan yang termasuk dalam wawasan kebangsaan.
Atas dasar itu, Febri meminta agar KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kemenpan RB dapat menjelaskan secara gamblang isi dari tes tersebut kepada masyarakat umum.
KPK membantah kabar akan memecat para pegawai yang tidak lulus itu. Namun, KPK mengaku masih akan berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN untuk menentukan nasib mereka.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan BKN terkait isu tes pegawai yang ramai ini.
*(don)
