 |
| Foto : Ilustrasi. |
Corong Demokrasi,- Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mewakili 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan melaporkan lima pimpinan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi.
Ia menyebut laporan itu terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dan penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.
Perwakilan KPK yang datang bersama Sujanarko adalah Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Hotman Tambunan dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang.
"Teman-tema sekalian hari ini kami mewakili 75 orang pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK yang dilakukan oleh KPK," ucap Sujanarko di Kantor Ombudsman, Rabu (19/5/2021).
Ia mengatakan, dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh kelima pimpinan KPK tersebut terbilang banyak.
Setidaknya ada enam pelanggaran yang telah dilakukan terkait itu. Beberapa di antaranya yaitu pelanggaran maladministrasi dalam proses wawancara dan penonaktifan 75 pegawai KPK.
"Hampir ada enam indikasi yang kita sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi, termasuk penonaktifan karena itu tidak ada dasarnya," ucap dia.
Sujanarko menuturkan, dengan dilaporkannya dugaan maladministrasi lima pimpinan KPK tersebut akan masalah di KPK akan selesai secepatnya. Sebab, kata dia, Ombudsman mempunyai wewenang untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemanggilan secara paksa.
"Dengan kewenangan Ombudsman kita harapkan Ombudsman bisa menyelesaikan kasus ini dengan secepatnya," ucap dia.
"konteksnya adalah agar negeri ini tidak gaduh dengan hal-hal remeh temeh seperti itu. kira-kira publik lah yang kita pentingkan daripada kasus-kasus sepanjang ini," tambahnya.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK sudah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan itu buntut dari pengeluaran SK penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.
*(don)
.jpg)
