 |
| Foto : Menteri Keuangan Sri Mulyani |
Corong Demokrasi,- Pandemi covid-19 belum selesai, namun sederet mimpi buruk tentang masa depan sudah hadir lebih awal. Mimpi buruk tentang ancaman nyata yang menanti ekonomi dunia termasuk Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Balik sedikit ke beberapa bulan lalu. Awal 2021 euforia vaksinasi begitu menggema. Semua (mungkin) yakin dunia kembali pulih setelah dua kali suntikan. Semua yang dimaksud seperti pemerintah, pengusaha, pelaku pasar saham, seniman dan lainnya yang berkaitan.
Sayangnya euforia itu tidak bertahan lama. Beberapa organisasi mulai memikirkan apa yang terjadi setelah pandemi selesai. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) adalah salah satunya, lewat The Global Risk Report 2021.
WEF dikenal dengan pertemuan tahunan yang diadakan di Davos, Swiss. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah pimpinan negara beserta menteri, pengusaha besar hingga analis ekonomi ternama.
Laporan yang dikeluarkan WEF itu menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tentang bagaimana banyak negara dihadapkan konsekuensi atas kebijakan yang diambil ketika menghadapi pandemi.
"Berbagai risiko diidentifikasi dengan adanya kebijakan countercyclical seluruh negara di dunia. Ke depan kita melihat berbagai risiko asset bubbles, price instability, commodity shocks and debt crises dan risiko geopolitik," ungkap Sri Mulyani, seperti dikutip Senin (15/3/2021).
Ancaman itu nyata. Utang adalah satu persoalan. Ini berawal saat pandemi semua negara memperlebar defisit anggaran atau menambah utang demi masyarakat bisa bertahan hidup dan ekonomi tidak begitu terpuruk. Skemanya ada yang berbentuk langsung kepada masyarakat maupun insentif untuk dunia usaha.
Akan tetapi tidak semua berhasil. Ada negara yang meskipun utang sudah segunung, namun tanda pemulihan ekonomi belum terlihat. Sehingga pemerintahnya harus putar otak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.
Indonesia juga berada dalam konsep kausalitas yang sama. Pada 2020 lalu, defisit anggaran diperlebar menjadi 6%. Utang pemerintah juga melejit meskipun ada bantuan dari Bank Indonesia (BI) yang bersedia berbagi beban.
Sekarang pemerintah berupaya bagaimana vaksinasi selesai sebelum akhir tahun. Sementara ekonomi dipulihkan dengan hati-hati dan terukur. Harapannya semua pulih, ekonomi berjalan, penerimaan pajak kembali membaik dan utang bisa terbayarkan.
"Setiap langkah kebijakan nggak hanya berikan manfaat tapi ada konsekuensi, demikian pula dengan kebijakan yang diambil di sisi APBN atau fiskal bersama sama lembaga lain dalam tangani covid-19," jelasnya.
Risiko lain yang mengancam adalah perubahan iklim. Meskipun sifatnya jangka panjang. 5-10 tahun yang akan datang. Akan tetapi menurut Sri Mulyani hal tersebut juga harus diwaspadai sejak kini. Ancaman itu nyata, maka segala kebijakan untuk mengantisipasi harus disiapkan.
"Juga perlunya diwaspadai munculnya digital power consentration, digital inequality dan cyber security. Dinamika ini merupakan tantangan yang harus terus dilihat dan diwaspadai dan direspon oleh jajaran Kemenkeu," kata Sri Mulyani mengingatkan kepada jajaran yang baru saja dilantik akhir pekan lalu
Sayangnya euforia itu tidak bertahan lama. Beberapa organisasi mulai memikirkan apa yang terjadi setelah pandemi selesai. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) adalah salah satunya, lewat The Global Risk Report 2021.
WEF dikenal dengan pertemuan tahunan yang diadakan di Davos, Swiss. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah pimpinan negara beserta menteri, pengusaha besar hingga analis ekonomi ternama.
Laporan yang dikeluarkan WEF itu menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tentang bagaimana banyak negara dihadapkan konsekuensi atas kebijakan yang diambil ketika menghadapi pandemi.
"Berbagai risiko diidentifikasi dengan adanya kebijakan countercyclical seluruh negara di dunia. Ke depan kita melihat berbagai risiko asset bubbles, price instability, commodity shocks and debt crises dan risiko geopolitik," ungkap Sri Mulyani, seperti dikutip Senin (15/3/2021).
Ancaman itu nyata. Utang adalah satu persoalan. Ini berawal saat pandemi semua negara memperlebar defisit anggaran atau menambah utang demi masyarakat bisa bertahan hidup dan ekonomi tidak begitu terpuruk. Skemanya ada yang berbentuk langsung kepada masyarakat maupun insentif untuk dunia usaha.
Akan tetapi tidak semua berhasil. Ada negara yang meskipun utang sudah segunung, namun tanda pemulihan ekonomi belum terlihat. Sehingga pemerintahnya harus putar otak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.
Indonesia juga berada dalam konsep kausalitas yang sama. Pada 2020 lalu, defisit anggaran diperlebar menjadi 6%. Utang pemerintah juga melejit meskipun ada bantuan dari Bank Indonesia (BI) yang bersedia berbagi beban.
Sekarang pemerintah berupaya bagaimana vaksinasi selesai sebelum akhir tahun. Sementara ekonomi dipulihkan dengan hati-hati dan terukur. Harapannya semua pulih, ekonomi berjalan, penerimaan pajak kembali membaik dan utang bisa terbayarkan.
"Setiap langkah kebijakan nggak hanya berikan manfaat tapi ada konsekuensi, demikian pula dengan kebijakan yang diambil di sisi APBN atau fiskal bersama sama lembaga lain dalam tangani covid-19," jelasnya.
Risiko lain yang mengancam adalah perubahan iklim. Meskipun sifatnya jangka panjang. 5-10 tahun yang akan datang. Akan tetapi menurut Sri Mulyani hal tersebut juga harus diwaspadai sejak kini. Ancaman itu nyata, maka segala kebijakan untuk mengantisipasi harus disiapkan.
"Juga perlunya diwaspadai munculnya digital power consentration, digital inequality dan cyber security. Dinamika ini merupakan tantangan yang harus terus dilihat dan diwaspadai dan direspon oleh jajaran Kemenkeu," kata Sri Mulyani mengingatkan kepada jajaran yang baru saja dilantik akhir pekan lalu
*(don)
.jpg)
