 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain meminta kepolisian untuk membubarkan jika Jhoni Allen Marbun dan kelompoknya yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar acara di Deli Serdang.
Menurutnya, apabila acara yang mereka adakan adalah Kongres Luar Biasa (KLB), maka dipastikan ilegal sehingga patut dibubarkan.
"Kita minta kepolisian membubarkan KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum," ucap Heri Zulkarnain dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (4/3/2021).
Heri mengaku sudah mendapat informasi dari pihak hotel tempat acara akan diselenggarakan. Nama-nama tamu pun sudah dia dapatkan. Ada nama Moeldoko dan sejumlah kader Demokrat yang telah dipecat.
Dia menyebut kelompok Jhoni Allen Marbun mencatut Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) saat menyewa hotel. Apa yang disampaikan Heri itu sama seperti pernyataan pengurus DPP Demokrat Andi Arief sebelumnya.
"Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini," ujarnya.
Heri sendiri tak mau Sumatera Utara dijadikan tempat acara oleh kelompok yang ingin menggulingkan AHY serta kepengurusan hasil Kongres 2020 lalu.
"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," tegas
Heri mengklaim jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat seluruh Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deli Serdang. Oleh karena itu, dia tak mau Sumatera Utara jadi tempat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan-Partai Demokrat menggelar acara.
Terpisah, Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa, juga menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal. Apalagi jika dilaksanakan di Sumatera Utara.
Herman menyatakan dirinya loyal terhadap kepengurusan DPP Demokrat hasil Kongres Maret 2020 yang mana AHY didapuk sebagai ketua umum.
"Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan beliau," paparnya.
Hal serupa disampaikan Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung. Dia memastikan KLB yang diselenggarakan oleh mantan kader Demokrat sudah pasti ilegal.
"Mana mungkin Mas AHY digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol? Kami menolak KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," tuturnya.
"Kita minta kepolisian membubarkan KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum," ucap Heri Zulkarnain dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (4/3/2021).
Heri mengaku sudah mendapat informasi dari pihak hotel tempat acara akan diselenggarakan. Nama-nama tamu pun sudah dia dapatkan. Ada nama Moeldoko dan sejumlah kader Demokrat yang telah dipecat.
Dia menyebut kelompok Jhoni Allen Marbun mencatut Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) saat menyewa hotel. Apa yang disampaikan Heri itu sama seperti pernyataan pengurus DPP Demokrat Andi Arief sebelumnya.
"Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini," ujarnya.
Heri sendiri tak mau Sumatera Utara dijadikan tempat acara oleh kelompok yang ingin menggulingkan AHY serta kepengurusan hasil Kongres 2020 lalu.
"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," tegas
Heri mengklaim jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat seluruh Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deli Serdang. Oleh karena itu, dia tak mau Sumatera Utara jadi tempat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan-Partai Demokrat menggelar acara.
Terpisah, Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa, juga menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal. Apalagi jika dilaksanakan di Sumatera Utara.
Herman menyatakan dirinya loyal terhadap kepengurusan DPP Demokrat hasil Kongres Maret 2020 yang mana AHY didapuk sebagai ketua umum.
"Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan beliau," paparnya.
Hal serupa disampaikan Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung. Dia memastikan KLB yang diselenggarakan oleh mantan kader Demokrat sudah pasti ilegal.
"Mana mungkin Mas AHY digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol? Kami menolak KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," tuturnya.
*(don)
.jpg)
