 |
| Foto : Aksi menentang kudeta militer di Myanmar |
Corong Demokrasi,- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Myanmar menetapkan status siaga 2 mengingat situasi di sana yang semakin buruk, Kamis (4/3/2021).
Duta Besar RI untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan status itu ditetapkan karena memperhatikan perkembangan situasi terkini.
"Memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan sesuai rencana kontijensi, saat ini KBRI Yangon menetapkan status Siaga 2," kata Iza.
Meski demikian Iza memandang belum mendesak untuk dilakukan evakuasi bagi warga Indonesia (WNI) di Myanmar.
"Kemlu dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI," katanya.
KBRI, lanjut Iza telah menyampaikan imbauan agar WNI tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja jika tidak ada keperluan sangat mendesak.
"Memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan sesuai rencana kontijensi, saat ini KBRI Yangon menetapkan status Siaga 2," kata Iza.
Meski demikian Iza memandang belum mendesak untuk dilakukan evakuasi bagi warga Indonesia (WNI) di Myanmar.
"Kemlu dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI," katanya.
KBRI, lanjut Iza telah menyampaikan imbauan agar WNI tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja jika tidak ada keperluan sangat mendesak.
"Bagi WNI beserta keluarganya yang tidak memiliki keperluan dan pekerjaan yang esensial, dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan penerbangan kembali ke Indonesia yang saat ini masih tersedia," ujarnya.
PBB mencatat sebanyak 38 orang tewas dalam unjuk rasa hari Rabu (3/3/2021). Angka itu merupakan jumlah korban terbanyak selama aksi kudeta berlangsung.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan bahwa Rabu itu adalah hari paling berdarah sejak kudeta.
Sebelumnya Menteri Luar Negari Indonesia, Retno Marsudi, mendesak agar junta militer menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan terhadap para pendemo di Myanmar. Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu.
Indonesia khawatir atas kekerasan dan penangkapan yang masih terjadi di Myanmar. Retno menerangkan lebih lanjut, kondisi itu jika terus berlangsung akan mengancam transisi demokrasi.
"Mengkhawatirkan masih terus terjadinya penangkapan warga sipi, mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak diselesaikan dengan baik maka dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan."
Retn jugao mengatakan bahwa ASEAN siap membantu Myanmar. Namun dengan catatan, jika Myanmar mengizinkan membuka pintu bagi ASEAN.
*(don)
.jpg)
