 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Penggunaan anggaran yang bersumber dari donasi relawan dan pemerintah daerah di luar Sulawesi Barat untuk penanganan korban gempa kini dalam sorotan.
Informasi yang dihimpun, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat, Darno Majid, telah menjalani pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar terkait penggunaan anggaran penanganan bencana gempa.
Sebelumnya, dalam rapat pansus pengawasan anggaran dan penyaluran logistik DPRD Sulbar dengan sejumlah OPD Pemprov Sulbar, termasuk BPKP, BPBD, dan SKPD teknis terkait lainnya, terungkap donasi untuk korban gempa dari relawan dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia melalui Pemprov Sulawesi Barat mencapai Rp 2,89 miliar.
Donasi tersebut dikelola Pemprov Sulbar melalui rekening BPBD Sulbar dan rekening kas daerah Pemprov Sulbar. Adapun pengeluaran atau dana yang telah terpakai hingga Rabu (17/2/2021) sebesar Rp 1,2 miliar.
Juru Bicara Satgas Penanganan Gempa Sulbar, M. Natsir, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Sulbar oleh BPKP menyusul adanya penggunaan anggaran yang bersumber dari donasi relawan dan pemerintah daerah di luar Sulbar sebesar Rp 1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.
Natsir menyebutkan, dalam penggunaan anggaran melalui BPBD Sulbar tersebut termasuk pendistribusian bantuan logistik, pembelian terpal sebesar Rp 300 juta, biaya operasional melalui Kepala BPBD Sulbar sebesar Rp 100 juta, pembayaran honor relawan tanggap darurat sebesar Rp 140 juta, hingga bayar media cetak Rp 30 juta dan media online Rp 20 juta.
"Kalau berbicara penggunaan dana untuk (media) yang ada di Pak Darno, itu tidak ada. Pembiayaan untuk media itu adalah dana siap pakai yang baru kita usul kemarin. Tetapi dana tersebut belum ada persetujuan dari BNPB pusat, kita menunggu konsultasi pak Sekda," jelas Natsir.
Sebelumnya, penggunaan dana penanganan gempa yang terkumpul dari donasi relawan dan pemerintah daerah di luar Sulbar ini juga disoroti pihak DPRD Sulbar.
Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman, mengatakan anggaran yang bersumber dari donasi pihak luar harusnya benar-benar digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.
Sudirman menilai alokasi anggaran untuk relawan hanya akal-akalan oknum pejabat. Sebab, kata dia, relawan tidak mesti harus dihonor karena mereka hadir menyumbangkan tenaga untuk korban gempa bumi.
"Banyak dana yang keluar justru digunakan untuk operasional, salah satu yang paling fatal adalah pembayaran tenaga relawan," ujarnya.
Secara terpisah, anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang saat menerima massa aksi Aliansi Sulbar Bergerak mengatakan pansus dari DPRD Sulbar telah melakukan rapat bersama BPBD Sulbar, Dinas Sosial, dan Kepala OPD terkait adanya kerancuan seputar penyaluran bantuan dan pendataan bagi korban gempa.
"Kenapa dari awal kita bentuk Pansus, karena dari awal kita pesimis karena pada saat penanganan COVID-19, dan memang kita menemukan masalah yang tidak bisa disikapi dengan cepat. Jauh hari juga saya sudah mengingkatkan Pemprov Sulbar agar membentuk tim yang punya spirit, Kepala OPD yang mumpuni," ujar legislator Partai Nasdem ini.
Hatta mengungkapkan, Pemprov Sulbar memiliki anggaran Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 13 miliar, namun hingga kini belum ada yang digunakan. Malah yang digunakan merupakan donasi dari relawan dan pemerintah daerah di luar Sulbar yang nilainya hampir Rp 3 miliar.
"Kan inikan memalukan. Jadi jangan heran minggu lalu saya pasang status nol APBD untuk penanganan gempa. Padahal kita di DPRD sudah welcome agar digunakan untuk penanganan gempa," tandasnya.
*(don)
