 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Bantuan beras dari Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial (Kemensos) kembali dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
Pasalnya, baru-baru ini beras yang mereka terima rusak dan berbau serta tidak layak konsumsi.
Salah seorang KPM yang enggan disebutkan namanya mengaku, bahwa kondisi beras yang diterimanya sudah tidak layak komsumsi, dikarenakan berbau dan seperti beras yang sudah dicampur.
“Kami terima beras yang rusak, baunya juga tidak bagus dan pasti dicampur. Ini tidak bisa kita makan, jangan sampai menimbulkan penyakit,” ucapnya, Rabu, (17/2/2021).
Dari data yang terhimpun, diketahui bahwa polemik BPNT sudah bergulir sejak lama di Sulsel dan sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kisruh soal BPNT ini terkesan dibiarkan, pemerintah belum mampu mengambil langkah konkret menyelesaikan hal tersebut.
Sementara itu, Koordinator Tim Investigasi Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) Sinjai, Faisal Takwin mengatakan program BPNT selama ini kurang maksimal lantaran hadirnya pihak ketiga, yakni pemasok atau supplier.
Menurutnya, pemasok/suplayer sangat bertolak belakang dari aturan Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako. Bahkan ia menganggap akar masalah bobroknya penyaluran Program Sembako di Sulsel terkhusus Sinjai berawal dari adanya penunjukan suplayer. Olehnya, dia mendesak agar Dinsos Sinjai bersama dengan Tikor BPNT untuk mengevaluasi soal suplayer.
Untuk itu, Faisal sangat menyayangkan insiden yang sama kembali terulang di Kabupaten Sinjai terkait temuan beras tak layak komsumsi. Kondisi tersebut juga menurutnya seakan menggambarkan Tikor BPNT, TKSK dan Dinas terkait diam dan bungkam.
“Soal beras rusak BPNT ini sudah sering menjadi temuan di Sinjai. Insiden ini bukan hanya terjadi sekali, tapi sudah berkali-kali dan menjadi polemik yang masih bergulir di Sulsel. Istansi terkait seperti Sekda, Kadinsos dan pengawas lainnya juga perlu dievalusi soal kinerjanya, kasihan KPM jadi korban, ditambah kondisi dan situasi pandemi saat ini,” ucapnya.
Ia menilai, selama ini penyaluran BPNT di Kabupaten Sinjai sering menuai sorotan tajam, mulai dari mekanisme penyaluran, adanya pihak ketiga (suplayer), item sembako yang dipaketkan dan instan seperti ikan kaleng, kualitas sembako yang tidak layak dan nilai harga dari sembako yang melambung tinggi.
Dari semua ketimpangan tersebut, Faisal menduga penyaluran BPNT Sinjai masih sarat akan aroma korupsi.
“Kita patut menduga, bahwa Penyaluran Program Sembako BPNT di Kab. Sinjai sampai detik ini masih terdapat aroma korupsi,” tutupnya.
*(don)
