Foto : Presiden AS, Joe Biden
Corong Demokrasi,- Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengumumkan AS telah menindak tegas kelakuan militer Myanmar yang melakukan kudeta. Joe Biden memberikan sanksi kepada militer Myanmar termasuk membekukan aset yang berbasis di AS.
"Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma (Myanmar) untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," kata Biden dilansir AFP, Kamis (10/2/2021).
"Militer harus melepaskan kekuasaan," imbuhnya.
Biden mengatakan bahwa pemerintah AS akan memutus akses para jenderal terdapat aset sebesar USD 1 M yang ada di Amerika Serikat dan akan segera menyampaikan sanksi baru.
"Saya telah menyetujui perintah eksekutif terbaru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang melakukan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta keluarga mereka," kata Biden.
Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menahan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Sanksi AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua bantuan pendanaan AS ke Myanmar disalurkan kepada lembaga non-pemerintah.
Para Jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Ming Aung Hlaing sudah dikenakan sanksi larangan perjalanan dan keuangan ke AS.
Juru bicara Departeman Luar Negeri Ned Pice mengatakan Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan kepada para jenderal dengan bekerja sama dengan sekutu.
"Kami dapat mengenakan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang berpandangan sama," kata Price.
Sementara itu, massa terus melakukan aksi di Myanmar. Tindakan keras polisi dalam aksi unjuk rasa menentang militer Myanmar tak menyurutkan niat para demonstran untuk kembali menyuarakan pendapatnya. Para demonstran kembali turun ke jalan-jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Rabu (10/2/2021).
"Kami tidak bisa tinggal diam," kata tokoh pemuda Esther Ze Naw kepada Reuters. "Jika ada pertumpahan darah selama protes damai kami, maka akan ada lebih banyak jika kami membiarkan mereka mengambil alih negara," imbuhnya seperti dilansir Reuters, Rabu (10/2/2021).
*(don)
.jpg)
