 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Pemerintah menetapkan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) wajib memberikan dividen atau keuntungan dari laba bersih kepada pemerintah.
Besaran dividen ditetapkan maksimal 30% dari laba tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (25/1/2021).
"Dividen ke pemerintah paling banyak 30% dari laba tahun sebelumnya. Jadi sisinya (laba) akan tetap kembali jadi pemupukan modalnya LPI," ujarnya.
Ketentuan ini juga disebutkan dalam Pasal 50 soal Pemanfaatan Laba di PP No.74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelolaan Investasi, di mana disebutkan "Pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 paling banyak 30% dari laba."
Adapun untuk modal awal pembentukan LPI, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 15 triliun yang berasal dari APBN tahun 2020.
Sedangkan untuk tambahan modal dalam penyelenggaraan LPI nantinya akan ditambahkan Rp 75 triliun atau lebih.
Anggaran sebesar Rp 75 triliun atau lebih ini akan diberikan secara bertahap di tahun 2021 ini. Penambahan modal melebihi Rp 75 triliun dilakukan melalui PMN (penyertaan modal negara) dan kapitalisasi laba ditahan LPI sendiri.
Dengan tambahan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap LPI sebagai lembaga dengan permodalan yang baik.
"Penambahan permodalan ini diatur dalam PP 74/2020 melalui PMN dalam bentuk dana tunai, BMN [barang milik negara], piutang negara dan BUMN atau perseroan terbatas atau saham milik negara pada BUMN," tegas Menkeu.
Sebagai perbandingan, di tahun-tahun sebelum Covid-19 melanda, besaran dividen moderat perusahaan-perusahaan BUMN sebesar 20%-45% terutama untuk BUMN komersial.
*(red)
