 |
| Foto : Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati |
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski sebelumnya sudah ditetapkan tapi perubahan masih bisa terjadi karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Meskipun sudah ditetapkan oleh undang-undang namun perubahan di dalam APBN masih akan terjadi karena tantangan kita masih sangat dinamis," ujarnya melalui webinar virtual, Senin (4/1/2021).
Lebih rinci, anggaran PEN tahun ini untuk kluster Kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran ini masih bisa berubah karena ada penambahan dana untuk vaksinasi gratis.
Kemudian dana perlindungan sosial anggarannya juga tetap yakni Rp 110,2 triliun. Yang berubah cukup besar adalah anggaran untuk sektoral K/L dan Pemda menjadi Rp 184,2 triliun dari sebelumnya Rp 136,7 triliun.
Sedangkan anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi turun menjadi Rp 63,84 triliun dari sebelumnya Rp 63,7 triliun. Begitu juga anggaran untuk insentif usaha turun menjadi Rp 20,26 triliun dari sebelumnya Rp 20,40 triliun.
"Angka ini masih bersifat sementara, karena tantangan tadi saya bilang masih dinamis," jelasnya.
"Meskipun sudah ditetapkan oleh undang-undang namun perubahan di dalam APBN masih akan terjadi karena tantangan kita masih sangat dinamis," ujarnya melalui webinar virtual, Senin (4/1/2021).
Lebih rinci, anggaran PEN tahun ini untuk kluster Kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran ini masih bisa berubah karena ada penambahan dana untuk vaksinasi gratis.
Kemudian dana perlindungan sosial anggarannya juga tetap yakni Rp 110,2 triliun. Yang berubah cukup besar adalah anggaran untuk sektoral K/L dan Pemda menjadi Rp 184,2 triliun dari sebelumnya Rp 136,7 triliun.
Sedangkan anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi turun menjadi Rp 63,84 triliun dari sebelumnya Rp 63,7 triliun. Begitu juga anggaran untuk insentif usaha turun menjadi Rp 20,26 triliun dari sebelumnya Rp 20,40 triliun.
"Angka ini masih bersifat sementara, karena tantangan tadi saya bilang masih dinamis," jelasnya.
*(don)
