Foto : Penemuan benda diduga drone oleh nelayan di Selayar |
Penjelasan lengkap dan rinci akan diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Ancol, Jakarta Utara, besok (3/1/2021).
"Besok silakan hadir di Pushidrosal Ancol, pukul 08.30 WIB. Bapak Kasal yang akan berikan konferensi pers," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono melalui pesan singkat, Minggu (3/1/2021).
Fungsi temuan itu masih menjadi teka-teki misteri yang belum terungkap. Pemilik benda itu juga belum diketahui.
Sebelumnya, benda yang berbentuk seperti rudal itu ditemukan oleh seorang nelayan Saeruddin (60) yang sedang memancing di perairan Selayar. Benda itu memiliki berat sekitar 175 kilogram dan panjang sekitar 225 sentimeter (cm).
Dia memutuskan membawa benda bersayap itu ke rumahnya di Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Selayar. Sepekan tersimpan, benda tersebut dievakuasi ke Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Pasimarannu pada Sabtu (26/12/2020). TNI memutuskan mengangkut drone tersebut dari rumah Saeruddin untuk mencegah hal tak diinginkan.
"Jadi tujuan saya mengambil langkah itu, mengamankan jangan sampai benda itu mengandung unsur berbahaya, merugikan masyarakat, makanya saya segera amankan," kata Danramil Pasimarannu Kapten Infanteri Syamsuddin saat dihubungi pada selasa Selasa, (29/12/2020).
Kapten Syamsuddin mengaku tak memeriksa benda tersebut. Pihaknya lalu melaporkan temuan drone itu ke pimpinan. Saat ini benda tersebut telah diserahkan kepada TNI AL.
Guru besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana angkat bicara terkait temuan itu. Ia meminta Kementerian Luar Negeri untuk turun tangan.
"Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya," ujar Hikmahanto, dalam keterangan tertulis.
Himahanto mengkhawatirkan benda itu berfungsi sebagai mata-mata. Protes diplomatik perlu dilakukan bila terbukti adanya tindakan mata-mata demi kedaulatan NKRI.
"Seharusnya Kemlu melakukan tindakan yang lebih tegas lainnya bila kegiatan mata-mata terkuak. Ini semua dilakukan agar diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI benar-benar diperankan oleh Kemlu. Jangan sampai Indonesia dianggap lemah bahkan mudah untuk diajak berkompromi saat tindakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain terkuak," kata Hikmahanto.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyebut masalah terkait temuan drone ini menjadi tugas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).
Sukamta mengatakan pengembangan ini dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. Pemerintah juga disebut perlu memperbaiki sistem keamanan teritori.
Juru bicara (jubir) Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai Prabowo sudah concern masalah pertahanan laut. Dahnil menegaskan, sejak dikukuhkan sebagai Menhan, Prabowo memberi perhatian khusus terhadap ketahanan laut di Indonesia.
"Salah satu fokus Menhan Prabowo memang memperkuat pertahanan laut, sebagai anggota Komisi I saya yakin Pak Sukamta sudah tahu terkait dengan agenda Pak Menhan tersebut," tegasnya.
*(don)