 |
| Foto : Sawah |
Corong Demokrasi,- Pagu anggaran 2021 Kementerian Pertanian (Kementan) terkena potongan lebih dari Rp 6 triliun. Hal ini sebagai imbas dari Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021.
"Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebanyak Rp 6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (25/1/2021).
Sebanyak 11 Direktorat Jenderal dan Badan, termasuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di bawah Kementan harus mengubah alokasi anggarannya. Ditjen (Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang paling banyak terkena potongan, yakni lebih dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 3,54 triliun. Kemudian Ditjen Tanaman Pangan (TP) yang harus rela terpotong Rp 1,687 triliun menjadi Rp 3,227 triliun.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai pemotongan anggaran itu bisa berbahaya bagi pelaksanaan program pertanian. Pasalnya, banyak negara yang menahan ekspor komoditas pangan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri.
Akibatnya, Indonesia yang sudah langganan impor dalam beberapa komoditas pokok terancam, diantaranya bawang putih, daging sapi hingga kedelai.
Potensi dalam ancaman ke arah krisis pun mulai nampak ketika harga kedelai dan daging sapi melonjak tinggi. Kementerian Pertanian harus bisa membuat program sendiri dengan memaksimalkan produksi dalam negeri. Sudin memperingatkan tidak boleh ada kebohongan data dalam realisasi capaian.
"Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp 6 triliun sekian. Waktu saya rapat dengan Eselon 1 kemarin, saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp 21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp 15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan," tuturnya.
Ia ingin mengembalikan pagu 2021 ke pagu 2020 karena nilainya hampir sama. Itu bedanya kalau nggak salah Rp 100 miliar lebih antara 2020-2021.
"Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan," katanya.
Selain atas nama pribadi, Komisi IV DPR RI pun keberatan dengan pemotongan anggaran di sektor pertanian. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa berubah tanpa andil dari internal Kementan sendiri.
Potensi dalam ancaman ke arah krisis pun mulai nampak ketika harga kedelai dan daging sapi melonjak tinggi. Kementerian Pertanian harus bisa membuat program sendiri dengan memaksimalkan produksi dalam negeri. Sudin memperingatkan tidak boleh ada kebohongan data dalam realisasi capaian.
"Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp 6 triliun sekian. Waktu saya rapat dengan Eselon 1 kemarin, saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp 21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp 15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan," tuturnya.
Ia ingin mengembalikan pagu 2021 ke pagu 2020 karena nilainya hampir sama. Itu bedanya kalau nggak salah Rp 100 miliar lebih antara 2020-2021.
"Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan," katanya.
Selain atas nama pribadi, Komisi IV DPR RI pun keberatan dengan pemotongan anggaran di sektor pertanian. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa berubah tanpa andil dari internal Kementan sendiri.
Sudin menyayangkan pejabat di Kementan tidak memiliki kemampuan khusus untuk meminta anggaran tidak terpotong.
"Pak Menteri nggak punya satu pun eselon 1 yang pandai melobi, baik Bappenas, Dirjen Anggaran, Dirjen Keuangan, Itu bukan tugas Menteri, harusnya eselon 1 ditugaskan untuk meyakinkan Dirjen Anggaran, Bappenas, bahwa kami perlu ini, untuk peningkatan ini," katanya.
"Pak Menteri nggak punya satu pun eselon 1 yang pandai melobi, baik Bappenas, Dirjen Anggaran, Dirjen Keuangan, Itu bukan tugas Menteri, harusnya eselon 1 ditugaskan untuk meyakinkan Dirjen Anggaran, Bappenas, bahwa kami perlu ini, untuk peningkatan ini," katanya.
*(don)
