 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema "Merawat Kebinekaan Dalam Menjaga Keutuhan Negara" di salah satu warkop di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Rabu (23/12/2020).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut selaku narasumber, Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal Fathur Rakhman, mewakili Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana yang tidak sempat menghadiri kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, SS.MA, Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Sulsel, Arsony, SH, dan dipandu oleh, Andi Etus Mattumi selaku Ketua Dewan Redaksi (KP-GRD) sebagai moderator pada kegiatan dialog tersebut.
Beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang sempat hadir pada Dialog Kebangsaan tersebut, yakni, LMND, KAM, CLAT, FORMAT, FPMST, SAKTI, HMM FT UIN, dan beberapa aktivis mahasiswa lintas kampus lainnya.
Mantan Ketua KP-GRD Pertama yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina GRD, Amar Anggriawan Asis, S.Kom, saat ditemui dilokasi menyampaikan, "Kegiatan ini bertujuan untuk membangun integritas antara stakeholder atau pemangku kepentingan. Kami ingin menyadarkan tentang pentingnya komunikasi dalam mengawal arah bangsa kita kedepan," pungkasnya.
"Karena ditengah liberialisasi politik dan ekonomi ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin nyata. Salah satunya terjadi tindakan intoleransi dalam beragama. Ini rentan memicu konflik ditengah masyarakat", tegasnya.
Kegiatan Dialog tersebut ditutup dengan pemberian cendreramata kepada ketiga narasumber.
Lanjut Amar sapaan akrabnya, "lewat dialog ini kami harap ada komunikasi baik yang terjalin antara pemangku kekuasaan agar dalam pengawalan kebijakan pemerintah tidak melahirkan hal-hal yang tidak di inginkan yang merugikan rakyat", tutupnya.
Kegiatan Dialog tersebut ditutup dengan pemberian cendreramata kepada ketiga narasumber.
Lanjut Amar sapaan akrabnya, "lewat dialog ini kami harap ada komunikasi baik yang terjalin antara pemangku kekuasaan agar dalam pengawalan kebijakan pemerintah tidak melahirkan hal-hal yang tidak di inginkan yang merugikan rakyat", tutupnya.
*(don/red)
