 |
| Foto : Ist |
Corong Demokrasi,- Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di wilayahnya terkait dengan pesta demokrasi. Nurdin menduga penyebaran di masa pesta demokrasi terjadi lewat alat peraga.
Hingga 17 Desember, tercatat ada 24.352 kasus positif di Sulsel. Diantaranya, 3.913 kasus positif aktif (16,1 persen) atau lebih tinggi dari kasus positif aktif tingkat nasional yang hanya 15,1 persen.
Pada Kamis, (17/12/2020), jumlah kasus positif di Sulsel mencapai 339 kasus, dengan kasus terbanyak dari Makassar yakni 122 orang.
"Kondisi ini sudah kita prediksi, pasti terjadi peningkatan di bulan Desember dengan adanya pesta demokrasi, karena penularan Covid-19 bukan melalui droplet saja sekarang, tapi sudah lewat benda. Misalnya, lewat alat peraga dan lain-lain," kata Nurdin, seusai rapat Forkopimda Sulsel menjelang Natal dan Tahun Baru 2021 di Masa Pamdemi, di kantor Gubernur, Makassar, Jumat, (18/12/2020).
Diketahui, 12 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel menggelar Pilkada 2020. Yakni, Luwu Utara, Makassar, Luwu Timur, Bulukumba, Gowa, Maros, Soppeng, Toraja, Toraja Utara, Selayar, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Barru.
Sepanjang tahapan Pilkada serentak 2020 di Sulsel, sejumlah calon kepala daerah dan anggota keluarganya serta tim pemenangan terpapar Covid-19.
Di antaranya, calon Bupati Maros Chaidir Syam, calon Walikota Makassar Syamsul Rizal, dan juga tim pemenangan Syamsul Rizal yakni Ilham Arief Sirajuddin bersama anaknya, Amirul Yakin Ramadhansyah. Selain itu, calon Bupati Barru Malkan Amin meninggal karena Covid-19.
Nurdin pun kembali menyoroti soal penanganan kasus Covid-19 di Makassar, yang jadi simpul penyebaran sejumlah kasus Covid-19 di Sulsel.
Ia pun meminta Makassar tak memberi izin keramaian untuk kegiatan perayaan tahun baru dan hanya memberi izin terbatas bagi ibadah natal.
"Termasuk yang diperketat adalah Kota Makassar. Jangan sampai ada perayaan tahun baru karena hal itu akan memancing orang daerah masuk ke Kota Makassar," ucap dia, yang merupakan kader PDIP itu.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, mengaku tidak mengeluarkan izin keramaian dalam bentuk apapun jelang perayaan natal dan tahun baru. Pihaknya pun membatasi jam operasional restoran.
"Waktu operasional kafe, restoran dan tempat hiburan lainnya dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WITA. Sementara fasilitas umum seperti Pantai Losari, Lapangan Karebosi, Pantai Akkarena, kawasan Center Point of Indonesia (CPI) akan ditutup mulai 24 Desember hingga 2 Januari mendatang," tandas dia.
Ia pun meminta Makassar tak memberi izin keramaian untuk kegiatan perayaan tahun baru dan hanya memberi izin terbatas bagi ibadah natal.
"Termasuk yang diperketat adalah Kota Makassar. Jangan sampai ada perayaan tahun baru karena hal itu akan memancing orang daerah masuk ke Kota Makassar," ucap dia, yang merupakan kader PDIP itu.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, mengaku tidak mengeluarkan izin keramaian dalam bentuk apapun jelang perayaan natal dan tahun baru. Pihaknya pun membatasi jam operasional restoran.
"Waktu operasional kafe, restoran dan tempat hiburan lainnya dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WITA. Sementara fasilitas umum seperti Pantai Losari, Lapangan Karebosi, Pantai Akkarena, kawasan Center Point of Indonesia (CPI) akan ditutup mulai 24 Desember hingga 2 Januari mendatang," tandas dia.
*(red)
