 |
| Foto: Demo terhadap kesepakatan untuk menghentikan pertempuran atas wilayah Nagorno-Karabakh, di Lapangan Kebebasan di Yerevan, Armenia, Rabu, 11 November 2020. (AP / Dmitri Lovetsky) |
Jakarta, Corong Demokrasi,- Ribuan demonstran turun ke jalan di Ibu kota Armenia, Yerevan, Rabu (11/11/2020) waktu setempat. Mereka memprotes keputusan Perdana Menteri Nikol Pashinyan untuk menyerahkan sebagian wilayah Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan di bawah kesepakatan damai kontroversial Rusia.
Melansir AFP, keputusan Pashinyan memicu amarah besar masyarakat. Pendemo menyerbu gedung pemerintahan dan menyerukan pengunduran diri Pashinyan.
Bagi rakyat Armenia, Nagorno-Karabakh merupakan manifestasi dari harga diri. Wilayah Azerbaijan yang didominasi etnis Armenia itu menjadi hotspot perang kedua negara sejak September 2020.
"Ini sejarah kita, budaya kita, jiwa kita yang kita kehilangan. Belum lagi pengorbanan sia-sia dari ribuan orang kita, terbunuh atau terluka," kata Jenny, seorang mahasiswa di Yerevan, dikutip Kamis (12/10/2020).
Hal senada juga didukung politisi setempat dari Partai Armenia Sejahtera, Arman Abovyan. Ia menyatakan Pashinyan tidak seharusnya membendung keinginan rakyat agar Nagorno-Karabakh tetap berada dipelukan Yerevan.
Sebelumnya, perang kedua negara telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.
Rusia, yang saat menjadi Uni Soviet berkuasa atas kedua negara, aktif memediasi dan menghentikan peperangan.
Tiga gencatan senjata yang dibuat sebelumnya telah gagal. Banyak kejadian menghambat upaya perdamaian yang langgeng antara kedua negara.
Pertempuran sengit antara Azerbaijan dan Armenia menimbulkan keresahan bagi dunia. Amerika Serikat dan Prancis pernah menyuarakan gencatan senjata beberapa kali, namun gagal.
Sementara itu, Turki memberikan dukungan penuh pada Azerbaijan. Negeri Erdogan dituding oleh negara-negara Barat, Rusia, dan Armenia mengirim tentara bayaran dari Suriah untuk mendukung.
*(red)
