Foto:Istimewa |
Makassar, Corong Demokrasi,- Konflik lahan kembali terjadi di Desa Pubabu-Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga setempat terlibat bentrok dengan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Tokoh masyarakat Pubabu-Besipae, Niko Manao membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, konflik terkait lahan Pubabu-Besipae tersebut terjadi pada Rabu (14/10/2020) siang.
"Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT," ujar Niko dikutip Antara, (15/10/2020).
Niko pun membenarkan tentang video yang beredar di media sosial terkait bentrokan fisik antara warga dengan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Dia mengatakan bentrokan itu tak terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun ke lokasi untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Warga menolak karena lahan tersebut masih berstatus sengketa. Mereka tidak setuju ada kegiatan di lahan sengketa itu sehingga berujung pada perkelahian fisik.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," katanya.
Dia mengatakan bentrokan itu tak terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun ke lokasi untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Warga menolak karena lahan tersebut masih berstatus sengketa. Mereka tidak setuju ada kegiatan di lahan sengketa itu sehingga berujung pada perkelahian fisik.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," katanya.
Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, tampak sejumlah warga perempuan beradu mulut dengan para petugas dari pemerintahan, baik yang berseragam Satpol PP maupun pakaian bebas.
Di sisi lain, mereka kemudian saling mendorong. Seorang perempuan ditarik pria berpakaian bebas dan petugas Satpol PP. Aksi saling tendang pun terjadi.
Dua perempuan bahkan terjatuh dalam insiden tersebut. Seorang ibu tampak tak sadarkan diri setelah dirinya ditarik dan didorong hingga terhempas ke tanah.
Perempuan lainnya kembali bangkit untuk melawan. Namun seorang pria berjaket gelap mencekiknya kemudian mendorong perempuan yang perawakannya lebih kecil itu hingga jatuh ke tanah.
Beberapa perempuan lainnya kemudian marah melihat kejadian tersebut, lalu terlibat bentrokan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan peristiwa konflik tersebut. Namun dia membantah telah terjadi tindakan kekerasan oleh pemerintah di Pubabu-Besipae.
"Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat," katanya di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
Konflik memperebutkan lahan antara Pemerintah Provinsi NTT dan warga Pubabu-Besipae juga terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu.
Di sisi lain, mereka kemudian saling mendorong. Seorang perempuan ditarik pria berpakaian bebas dan petugas Satpol PP. Aksi saling tendang pun terjadi.
Dua perempuan bahkan terjatuh dalam insiden tersebut. Seorang ibu tampak tak sadarkan diri setelah dirinya ditarik dan didorong hingga terhempas ke tanah.
Perempuan lainnya kembali bangkit untuk melawan. Namun seorang pria berjaket gelap mencekiknya kemudian mendorong perempuan yang perawakannya lebih kecil itu hingga jatuh ke tanah.
Beberapa perempuan lainnya kemudian marah melihat kejadian tersebut, lalu terlibat bentrokan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan peristiwa konflik tersebut. Namun dia membantah telah terjadi tindakan kekerasan oleh pemerintah di Pubabu-Besipae.
"Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat," katanya di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
Konflik memperebutkan lahan antara Pemerintah Provinsi NTT dan warga Pubabu-Besipae juga terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu.
*(ari)