 |
| Foto : Ist |
Jakarta, Corong Demokrasi,- Kantor-kantor di Jakarta mulai ditinggalkan penyewa, terutama kantor-kantor yang berada di kawasan Central Business District (CBD) Jakarta. Para penyewa pindah kantor ke kawasan yang harganya lebih murah, atau di luar dari kawasan utama CBC.
Kondisi pandemi ini juga mendorong penyewa yang memilih untuk memperkecil luas penyewaan kantor karena sebagian karyawan diarahkan untuk bekerja dari rumah (WFH).
"Adanya pembatasan-pembatasan, banyak yang saya tahu itu dari grade A di CBD, mulai pada pindah, okupansinya berkuranglah. Juga aturan nggak boleh full saat ini. Bisnis (penyewa) yang makin susah," kata Ketua Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar, Rabu (30/9/2020).
Adanya pengetatan PSBB di DKI Jakarta mengharuskan perkantoran mengikuti protokol ketat, di antaranya batas maksimal 50% kapasitas ruangan untuk 11 sektor usaha yang diutamakan, dan kapasitas maksimal 25% untuk di luar sektor tersebut. Aturan tersebut sangat berpengaruh bagi industri sewa perkantoran.
"Sangat, sangat. Orang lebih banyak efektivitas ke WFH otomatis. Saya lihat banyak startup-startup company yang tadinya di CBD mulai tidak menempati office di CBD juga. Karena sekarang bisnis nggak maksimal. Nggak bisa terima tamu, kan orang di CBD area office-nya karena mengharapkan bisa bisnis di sana, ada kegiatan di situ. Sekarang nggak bisa, lebih baik cari yang lebih murah," sebut Arvin.
Meski para penyewa banyak yang pindah ke daerah 'pinggiran', namun pengelola kantor tetap mengikuti aturan yang ada, yakni diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2020 yang dikeluarkan sejak Minggu (13/9/2020).
Dalam aturan baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kapasitas kantor di DKI baik swasta maupun pemerintah hanya boleh beroperasi 25%. Bila ada kasus corona (Covid-19) yang ditemukan maka kantor akan ditutup tiga hari.
Apa yang disampaikan Alvin, setidaknya tercermin dari laporan Cushman and Wakefield Indonesia. Pada kuartal II-2020 misalnya, okupansi secara keseluruhan perkantoran di CBD Jakarta turun menjadi hanya 74,2%, sedangkan perkantoran grade turun paling paling tajam sampai 5,3% ke posisi 70,7%.
Meski para penyewa banyak yang pindah ke daerah 'pinggiran', namun pengelola kantor tetap mengikuti aturan yang ada, yakni diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2020 yang dikeluarkan sejak Minggu (13/9/2020).
Dalam aturan baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kapasitas kantor di DKI baik swasta maupun pemerintah hanya boleh beroperasi 25%. Bila ada kasus corona (Covid-19) yang ditemukan maka kantor akan ditutup tiga hari.
Apa yang disampaikan Alvin, setidaknya tercermin dari laporan Cushman and Wakefield Indonesia. Pada kuartal II-2020 misalnya, okupansi secara keseluruhan perkantoran di CBD Jakarta turun menjadi hanya 74,2%, sedangkan perkantoran grade turun paling paling tajam sampai 5,3% ke posisi 70,7%.
*(red)
