Lapid menuding pemerintah Netanyahu tidak berniat membahas apa pun dengan Palestina karena banyak pemilih sayap kanan perdana menteri yang menentang pembentukan negara Palestina.
Lapid yang juga memimpin Partai Yesh Atid mengkritik orang-orang Palestina karena menunggu dunia Arab dan komunitas internasional melakukan pekerjaan untuk mereka.
"Mereka harus proaktif dari pada mengorbankan diri mereka sendiri selamanya, dari pada mengeluh sepanjang waktu," katanya, seraya beralasan bahwa tuntutan fundamental Palestina tidak realistis.
Lapid mengaku menyambut baik kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA dan Bahrain. Namun ia berpendapat agar Israel juga harus melanjutkan negosiasi damai dengan Palestina.
"Pemerintah saat ini mengatakan kami telah mencapai kesepakatan dengan negara-negara Sunni moderat tanpa membayar harga negosiasi dengan Palestina. Saya katakan, itu bukanlah harga. Itu kepentingan Israel," kata Lapid kepada AFP di kantor parlemennya.
"Saya pikir kita perlu bergerak maju dan membahas ini dengan Palestina di bawah solusi dua negara, dan saya rasa pemerintah ini tidak akan melakukan apa-apa," tambahnya.
Presiden Donald Trump diagendakan akan menjadi tuan rumah dalam upacara penandatanganan kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA dan Bahrain pada Selasa (15/09/2020).
Di sisi lain, kesepakatan nasionalisasi ini mendapat kecaman dari Palestina karena dianggap bertentangan dengan konsensus selama puluhan tahun di antara negara-negara Arab. Konsensus itu menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian Palestina adalah prasyarat untuk membuka hubungan dengan Israel.
"Pemerintah saat ini mengatakan kami telah mencapai kesepakatan dengan negara-negara Sunni moderat tanpa membayar harga negosiasi dengan Palestina. Saya katakan, itu bukanlah harga. Itu kepentingan Israel," kata Lapid kepada AFP di kantor parlemennya.
"Saya pikir kita perlu bergerak maju dan membahas ini dengan Palestina di bawah solusi dua negara, dan saya rasa pemerintah ini tidak akan melakukan apa-apa," tambahnya.
Presiden Donald Trump diagendakan akan menjadi tuan rumah dalam upacara penandatanganan kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA dan Bahrain pada Selasa (15/09/2020).
Di sisi lain, kesepakatan nasionalisasi ini mendapat kecaman dari Palestina karena dianggap bertentangan dengan konsensus selama puluhan tahun di antara negara-negara Arab. Konsensus itu menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian Palestina adalah prasyarat untuk membuka hubungan dengan Israel.
Palestina telah menyerukan sebagai negara merdeka berdasarkan perbatasan yang diakui secara internasional sebelum Perang Enam Hari pada 1967. Saat itu, Israel merebut sebagian besar wilayah termasuk Yerusalem timur dan Tepi Barat.
Mereka juga menyerukan bahwa pengungsi yang mengungsi sejak pembentukan Israel pada 1948 harus diizinkan berkumpul kembali dengan keluarga keturunan mereka.
Putaran terakhir pembicaraan damai gagal dilakukan pada 2014, Palestina juga menolak inisiatif pemerintahan Trump karena dinilai bias dan pro-Israel.
*(ari)
