Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika menerima Wakil Gubernur Papua Kleman Timal pada (4/09/2020) lalu di Kemenpan RB, Jakarta.
"Hasil pertemuan tersebut antara lain adalah bahwa Menpan RB dapat memenuhi permintaan Gubernur Papua untuk menangangkat tenaga honorer yang tidak masuk dalam data base menjadi PNS atau PPPK," pungkas Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan RB Teguh Widjinarko kepada awak media Selasa (8/09/2020).
Ia menjelaskan langkah tersebut bisa dilakukan, karena Papua dan Papua Barat memiliki afirmasi khusus.
Alhasil, keputusan mengangkat tenaga honorer bisa dipercepat untuk membantu pembangunan dalam mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.
Namun, ia menekankan pengangkatan tenaga honorer ini tetap didasarkan pada kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Setiap prosedur juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Dokumen perencanaan kebutuhan tersebut sudah harus tersedia paling lambat bulan November 2020," lanjutnya.
Untuk mekanisme pengangkatan tenaga honorer di daerah lain, Teguh menjelaskan skema PPPK dapat dilakukan. Hal tersebut diprioritaskan berdasarkan kebutuhan daerah, terutama untuk tenaga kependidikan dan kesehatan.
Sebelumnya sebanyak 12.447 tenaga honorer di Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer dari Papua menuntut diangkat menjadi PNS. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Wagub Papua dan Mepan RB.
Namun, ia menekankan pengangkatan tenaga honorer ini tetap didasarkan pada kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Setiap prosedur juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Dokumen perencanaan kebutuhan tersebut sudah harus tersedia paling lambat bulan November 2020," lanjutnya.
Untuk mekanisme pengangkatan tenaga honorer di daerah lain, Teguh menjelaskan skema PPPK dapat dilakukan. Hal tersebut diprioritaskan berdasarkan kebutuhan daerah, terutama untuk tenaga kependidikan dan kesehatan.
Sebelumnya sebanyak 12.447 tenaga honorer di Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer dari Papua menuntut diangkat menjadi PNS. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Wagub Papua dan Mepan RB.
Kuasa hukum pihak tenaga honorer, Emmanuel Edo Gobay mengatakan tuntutan mereka diterima Tjahjo dalam pertemuan tersebut. Bahkan, Kemenpan RB memungkinkan pengangkatan 7.000 tenaga honorer lainnya di Papua.
"Pak Menpan menerima pengangkatan honorer menjadi PNS. Kami minta jumlah 12.447, ditambahkan jadi 7 ribu lagi. Jadi jumlah keseluruhan 20 ribu tenaga honorer yang dijawab untuk diangkat jadi PNS," katanya kepada awak media.
"Pak Menpan menerima pengangkatan honorer menjadi PNS. Kami minta jumlah 12.447, ditambahkan jadi 7 ribu lagi. Jadi jumlah keseluruhan 20 ribu tenaga honorer yang dijawab untuk diangkat jadi PNS," katanya kepada awak media.
Menurut kesaksiannya, pemerintah menjanjikan pengangkatan diproses mulai bulan ini hingga akhir November. Sedangkan teknis pengangkatan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua dan daerah setempat.
*(ari)
