 |
| Foto : Ilustrasi kampanye |
Dalam keterangan tertulis LP3ES, mereka menyesalkan pemerintah yang hanya menunda gelaran Pilkada 2020 selama 3 bulan. LP3ES menilai rakyat bakal terdampak langsung gara-gara pilkada ini.
"Pilkada adalah kegiatan super agresif. Ini tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat terus memaksakan kehendak," kata Direktur Center for Media dan Democracy LP3ES, Wijayanto, (7/9/2020).
"Perkembangan Covid-19 masih tinggi tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus Covid-19 ini," pungkasnya.
Menurut Wijayanto, pemerintah harusnya menangani Covid-19 sedari awal. Dia menyebut data kasus Corona yang masih terus mengalami penambahan seharusnya jadi peringatan pemerintah.
"Memaksakan Pilkada di masa seperti ini menunjukkan absennya kesadaran itu, ibarat ungkapan 'memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar, memiliki hati tapi tak merasa,"pungkas dia.
Menurut Wijayanto, pemerintah harusnya menangani Covid-19 sedari awal. Dia menyebut data kasus Corona yang masih terus mengalami penambahan seharusnya jadi peringatan pemerintah.
"Memaksakan Pilkada di masa seperti ini menunjukkan absennya kesadaran itu, ibarat ungkapan 'memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar, memiliki hati tapi tak merasa,"pungkas dia.
Pemerintah sebelumnya telah menggencarkan kampanye jaga jarak. Kampanye ini juga menyasar kegiatan politik Pilkada 2020. Ada sejumlah kepala daerah yang kena tegur karena membuat kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan virus Corona.
"Terutama ini dari berbagai pendaftaran Pilkada, ada beberapa yang membuat kerumunan dan tentu diharapkan oleh bapak presiden melalui Mendagri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai aturan KPU yang ada. Jadi minta ditegaskan sehingga Pilkada tidak menjadi klaster baru dari pandemi Covid," kata Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Selanjutnya, kampanye 3M akan mengangkat isu mencuci tangan dengan sabun. Kampanye dimulai 7 Oktober sampai 6 November.
"Kampanye berikutnya dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November yaitu 'Ayo cuci tangan dan pakai sabun' karena tanggal 15 adalah global handwashing day. Itu 15 Oktober," sebut Airlangga.
"Terutama ini dari berbagai pendaftaran Pilkada, ada beberapa yang membuat kerumunan dan tentu diharapkan oleh bapak presiden melalui Mendagri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai aturan KPU yang ada. Jadi minta ditegaskan sehingga Pilkada tidak menjadi klaster baru dari pandemi Covid," kata Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Selanjutnya, kampanye 3M akan mengangkat isu mencuci tangan dengan sabun. Kampanye dimulai 7 Oktober sampai 6 November.
"Kampanye berikutnya dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November yaitu 'Ayo cuci tangan dan pakai sabun' karena tanggal 15 adalah global handwashing day. Itu 15 Oktober," sebut Airlangga.
*(ari)
