Kab. Biak Numfor, Corong Demokrasi,- Ketua Komunitas WOS BIN Kab. Biak Numfor Yuliana Adelce Rumbarar angkat bicara soal Otonomi Khusus yang rencananya akan dilanjutkan Pemerintah di tahun 2021.
Melalui pers rilisnya, ia mengatakan ada beberapa faktor yang tidak berhasil selama 20 tahun masyarakat Papua hidup dengan UU Otonomi khusus.
"80% anggaran Otsus dikucurkan ke Kab/Kota di Papua namun masyarakatnya masih jauh dari nilai kesejahteraan. Ini adalah beberapa fakta kegagalan Otsus di Papua," kata Yuliana Rumbarar.
Yuliana menuturkan "yang pertama, penerapan/pelaksanaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tidak dilaksanakan sepenuh hati, begitu juga pembentukan aturan turunannya tidak dikuatkan melalui perdasus".
"Dua, tata kelola keuangan Dana Otonomi khusus tidak fokus pada pendidikan dan kesehatan rakyat Papua (OAP) dan tidak diaudit dengan tegas sesuai ketentuan dan juga penindakannya yang tidak ada sama sekali. Yang ketiga, masih saja terjadi pelanggaran HAM berat di Papua".
"Yang keempat, dengan adanya Otsus yang didukung oleh Dana Otsus yang begitu besar, tidak mampu menjamin pembangunan jiwa bagi orang Papua," paparnya.
Lanjut Yuliana, "untuk itu sekali lagi kami dengan tegas menolak kelanjutan Otonomi khusus Jilid II. Kami juga meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia agar menghentikan pengiriman pasukan militer ke Papua," pungkasnya.
*(shw/red)
"Yang keempat, dengan adanya Otsus yang didukung oleh Dana Otsus yang begitu besar, tidak mampu menjamin pembangunan jiwa bagi orang Papua," paparnya.
Lanjut Yuliana, "untuk itu sekali lagi kami dengan tegas menolak kelanjutan Otonomi khusus Jilid II. Kami juga meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia agar menghentikan pengiriman pasukan militer ke Papua," pungkasnya.
*(shw/red)
.jpg)
