 |
| Foto : Ruang sidang Komisi V DPR RI / Istimewa |
Jakarta, Corong Demokrasi,- Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran sejumlah kementerian untuk diajukan dalam APBN 2021. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Ketua Rapat menyatakan Kementerian BUMN mendapatkan anggaran senilai Rp 244, 82 miliar untuk tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk keperluan program dukungan manajemen dan program pengembangan dan pengawasan BUMN.
"Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN sesuai surat [...] sebesar Rp 244.827.483.000 yang dialokasikan dalam 2 program yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp 158.273.280.000 dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 86.554.2013.000," kata ketua rapat, Selasa (22/9/2020).
Selanjutnya Kementerian Perindustrian memperoleh anggaran senilai Rp 3,18 triliun yang akan dialokasikan kepada empat sasaran. Senilai Rp 1,44 triliun untuk program dukungan manajemen dan Rp 663,36 miliar untuk porgram nilai tambah dan daya saing industri.
Kemudian senilai Rp 112,36 triliun untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lalu senilai Rp 962,02 miliar untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Kementerian Koperasi dan UMKM mendapatkan pagu anggaran senilai Rp 978,28 miliar untuk 2021 nanti. Senilai Rp 352,32 miliar akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan Rp 625,96 miliar untuk program kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Anggaran senilai Rp 3,02 triliun dianggarkan untuk Kementerian Perdagangan. Dana ini akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen senilai Rp 1,40 triliun, program perdagangan dalam negeri senilai Rp 973,59 triliun dan program perdagangan luar negeri senilai Rp 643,27 miliar.
Terakhir, BKPM mendapatkan anggaran total Rp 1,08 triliun dari sebelumnya senilai Rp 589,50 miliar yang kemudian mendapatkan penambahan Rp 500 miliar.
Penggunaan dana ini untuk kebutuhan program dukungan manajemen senilai Rp 317,29 miliar dan sebagian besar atau senilai Rp 772,20 miliar untuk program penanaman modal.
Rapat ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan kementerian seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia baik secara langsung dan virtual.
*(red)
