Kab. Raja Ampat, Corong Demokrasi,- Polemik Pilkada di berbagai daerah membuat pertanyaan besar soal pelaksanaan yang serentak pada Desember 2020 ini, ditambah kondisi Negara akibat Covid -19 tak kunjung berakhir hingga saat ini dan mengalami peninggkatan di sejumblah daerah.
Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, mengalami hal serupa dengan beberapa daerah lain di Indonesia.
Saat ditemui di bilangan Menteng Jakarta Pusat (14/9/2020), Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan bahwa kisruh terkait pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah termasuk kabupaten Raja Ampat Papua Barat adalah ulah oknum internal KPUD sendiri sebagai penyelenggara Pilkada di daerah-daerah.
Katanya, beberapa daerah kisruh seputar calon hanya satu dan akan dihadapkan oleh kotak kosong adalah ulah mereka juga. Apabila setiap daerah terjadi maka KPUD sudah kehilangan legitimasinya sebagai penyelenggara Pilkada, ini memalukan dan menampar wajah KPUD itu sendiri pastinya.
"Kalau saya selaku ketua KPUD tidak bisa mengatasi permasalahan internal didaerahnya, maka saya akan mundur,dari pada saya pertahankan lembaga yang saya pimpin tanpa legitimasi," ucap Iskandarsyah.
Lanjut Iskandarsyah, "Ketua KPUD Raja Ampat Papua Barat terlihat jelas keberpihakannya kepada Incumbent, maka hari ini saya bersama kawan-kawan mahasiswa meminta KPU segera membebas tugaskan ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, karena dianggap tidak profesional dan terkesan berpihak kepada incumbent selaku kontestan di Pilkada Kabupaten Raja Ampat," tuturnya.
Saat ditemui di bilangan Menteng Jakarta Pusat (14/9/2020), Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan bahwa kisruh terkait pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah termasuk kabupaten Raja Ampat Papua Barat adalah ulah oknum internal KPUD sendiri sebagai penyelenggara Pilkada di daerah-daerah.
Katanya, beberapa daerah kisruh seputar calon hanya satu dan akan dihadapkan oleh kotak kosong adalah ulah mereka juga. Apabila setiap daerah terjadi maka KPUD sudah kehilangan legitimasinya sebagai penyelenggara Pilkada, ini memalukan dan menampar wajah KPUD itu sendiri pastinya.
"Kalau saya selaku ketua KPUD tidak bisa mengatasi permasalahan internal didaerahnya, maka saya akan mundur,dari pada saya pertahankan lembaga yang saya pimpin tanpa legitimasi," ucap Iskandarsyah.
Lanjut Iskandarsyah, "Ketua KPUD Raja Ampat Papua Barat terlihat jelas keberpihakannya kepada Incumbent, maka hari ini saya bersama kawan-kawan mahasiswa meminta KPU segera membebas tugaskan ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, karena dianggap tidak profesional dan terkesan berpihak kepada incumbent selaku kontestan di Pilkada Kabupaten Raja Ampat," tuturnya.
"Surat sudah saya layangkan, secepat mungkin KPU akan menindaklanjuti, saya dan kawan-kawan siap untuk terus menekan KPU untuk segera mencopot Ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat dan segera merombak susunannya, yaitu orang-orang yang mempunyai integritas, tanggung jawab moral terhadap rakyat untuk membantu proses pilkada yang lebih kondusif," pungkasnya.
Saat dipertanyakan kembali oleh awak media apakah ada opsi lain selain mencopot Ketua KPUD Raja Ampat, Iskandar menjawab tidak ada, siapapun yang berkhianat kepada rakyat maka dia akan tahu konsekwensi nya.
"tidak ada cara lain siapapun itu yang telah menghianati rakyat dia akan tau kosenkuensinya," kata Iskandar.
*(ari)
