Pemblokiran mencakup semua produk yang terkait dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan No 4 Kabupaten Lop di Xinjiang.
Wakil Sekretaris Pejabat Keamanan Dalam Negeri Ken Cuccinelli menyebut apa yang dilakukan China pada para siswa di sana sebagai bentuk kerja paksa.
"Ini bukan pusat kejuruan, ini adalah kamp konsentrasi, tempat di mana agama dan etnis minoritas menjadi sasaran pelecehan dan dipaksa bekerja dalam kondisi keji tanpa bantuan dan kebebasan," kata dia dilansir AFP, Selasa (15/09/2020).
Pejabat Komisaris Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS, Mark Morgan menyebut pemerintah China terlibat dalam pelanggaran yang sistematis pada warga Uighur.
"Pemerintah China terlibat dalam pelanggaran sistematis terhadap orang-orang Uighur dan minoritas lainnya. Kerja paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan," katanya.
Barang-barang yang diblokir termasuk juga garmen, produk rambut dan elektronik dari lima pabrik tertentu di Xinjiang serta Anhui-kota yang letaknya berdekatan dengan Xinjiang.
"Pemerintah China terlibat dalam pelanggaran sistematis terhadap orang-orang Uighur dan minoritas lainnya. Kerja paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan," katanya.
Barang-barang yang diblokir termasuk juga garmen, produk rambut dan elektronik dari lima pabrik tertentu di Xinjiang serta Anhui-kota yang letaknya berdekatan dengan Xinjiang.
Tindakan yang diumumkan terdiri dari "menahan perintah pelepasan" atau WRO, serta menyita produk dari perusahaan dan organisasi yang masuk daftar hitam.
Pemerintah AS meningkatkan perintah semacam itu untuk menekan Beijing atas penahanan terhadap lebih dari satu juta warga minoritas Uighur yang disebut China sebagai pusat pendidikan sukarela.
Pada bulan Juli, Badan Bea Cukai AS diketahaui menerapkan WRO pada produk rambut, yang digunakan untuk wig dan ekstensi, dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Xinjiang.
Pada bulan Agustus AS melakukan hal yang sama untuk pakaian yang dibuat dan dijual oleh Hero Vast Group.
Pada bulan Juli, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada kelompok paramiliter utama, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang.
Hal itu dilakukan Departemen karena kelompok itu disebut melakukan pelanggaran terhadap orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya.
Pemerintah AS meningkatkan perintah semacam itu untuk menekan Beijing atas penahanan terhadap lebih dari satu juta warga minoritas Uighur yang disebut China sebagai pusat pendidikan sukarela.
Pada bulan Juli, Badan Bea Cukai AS diketahaui menerapkan WRO pada produk rambut, yang digunakan untuk wig dan ekstensi, dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Xinjiang.
Pada bulan Agustus AS melakukan hal yang sama untuk pakaian yang dibuat dan dijual oleh Hero Vast Group.
Pada bulan Juli, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada kelompok paramiliter utama, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang.
Hal itu dilakukan Departemen karena kelompok itu disebut melakukan pelanggaran terhadap orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya.
Pemerintah China sebelumnya mendesak AS berhenti mencampuri urusan dalam negeri mereka khususnya menyangkut etnis minoritas Muslim Uighur.
China membantah keras tudingan bahwa satu juta kaum Muslim Uighur berada dalam kamp tahanan milik pemerintah.
Dilansir dari Xinhua, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pemerintah China melindungi hak dan kepentingan sah semua orang dari semua kelompok etnis, termasuk minoritas.
China membantah keras tudingan bahwa satu juta kaum Muslim Uighur berada dalam kamp tahanan milik pemerintah.
Dilansir dari Xinhua, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pemerintah China melindungi hak dan kepentingan sah semua orang dari semua kelompok etnis, termasuk minoritas.
*(ari)
.jpg)
