Massa yang mencapai hingga 300 peserta tersebut menuntut Bupati Kab,Keerom Muh. Markum agar dengan serius menangapi kasus puskesmas afirmasi Jokowi dan meminta kejaksaan tinggi untuk memeriksa dr.Ronny Situmorang selaku kepala Dinkes Kab.Keerom.
Sebelum sampai pada titik aksi, massa aksi melakukan long mars dari depan Kantor Dewan Adat Kab.Keerom menuju Kantor Bupati. Aksi tersebut tergabung dari beberapa elemen masyarakat seperti, PNS, masyarakat adat Keerom, LSM, Mahasiswa, Tenaga Honorer K2, ASN kab.Keerom, aparat kampung dan CPNS Keerom Formasi 2018.
Dalam orasinya, Yaan May selaku pemimpin massa aksi mengatakan "ada apa dibalik belum diumumkanya hasil tes CPNS, ia menduga BKPSDM mencoba bermain dalam hal ini siapa yang lulus dalam tes," ungkapnya.
Disisi lain, Panji Agung perwakilan LSM Gempur dalam orasinyapun mempertanyakan angaran pada Proyek pengadaan puskesmas di beberapa puskesmas di kabupaten keerom yang di duga ada indikasi korupsi pada bangunan yang menghabiskan angaran miliyaran rupiah tersebut yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Keerom.
Massa aksi juga meminta Pemerintah untuk memperjelas nasib 170 honorer K2 yang hingga sekarang belum ada kepastian dari Bupati Keerom.
Setelah beberapa jam orasi didepan Kantor Bupati, akhirnya Bupati Keerom Muh. Markum didampingi Sekda Drs.Blasius W Sejati menemui massa aksi. Turut hadir juga pimpinan SKPD, diantaranya Lukas Sarangan kepala BKPSDM, Vinsensius Jehandu selaku kepala Inspektorat.
Mereka juga mendesak untuk segera membayarkan hak-hak ASN berupa uang kinerja, dan honor aparat kampung di 19 kampung di Kab. Keerom.
Bupati Kab.Keerom menjelaskan bahwa "Pemda Keerom sedang berupaya mempercepat proses pengumuman hasil tes CPNS, namun terkendala teknis dan juga administrasi," ujarnya.
Ia juga menjanjikan akan menyelesaikan di bulan agustus ini namun tetap sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, pungkas Markum.
Sementara itu menyangkut tudingan atau dugaan korupsi di Puskesmas Afirmasi Jokowi, Vincensius Jhadu selaku Kepala Inspektorat Kab.Keerom, mengatakan bahwa, "pihaknya hanya melakukan pendampingan saja, sedangkan BPK-RI perwakilan Papua yang melakukan audit akhir untuk pertangung jawaban pekerjaan," ungkap Vinsen.
Karena tidak menemukan kesepakatan atas tuntutan yang di sampaikan Bupati Keerom, Bupati keerom Muh, Markum bahkan mempersilahkan jika ada pihak yang ingin melaporkan kepada pihak berwajib.
Dari beberapa pernyataan Bupati tersebut masa aksi belum puas atas apa yang di sampaikan dan berjanji jika hingga akhir agustus belum juga ada jawaban atas tuntutan mereka, mereka akan kembali dengan jumblah masa yang lebih besar.
"Kami akan melakukan aksi serupa bahkan akan palang kantor Bupati jika sampai akhir bulan ini jawaban atas tuntutan kinerja K2 dan pengumuman CPNS tak ada jawaban," tutup Yaan May.
*(val)
