Proyek Pembangunan Puskesmas yang menghabiskan anggaran hingga 15 milyar tersebut dibiarkan terbengkalai tanpa fasilitas yang memadahi. Setelah viral di beberapa media sosial, puskesmas tersebut mulai diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Keerom.
Kepala Puskemas Waris, Leonardus Ibe menilai bahwa upaya itu hanya untuk menutupi kesalahan pememerintah saat ini.
"Salah satunya adalah upaya Dinas Kesehatan Keerom untuk memasukan barang-barang, alat kesehatan dan muebelair," ucap Leonardus Ibe dikutip dari lintaspapua.com pada (29/07/2020) lalu.
Mereka menilai bahwa itu hanya pengalihan, dikarenakan kondisi puskesmas saat ini sedang kosong, serta fasilitasnya tidak memadai. Sehingga ada penolakan dari tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.
Penolakan tersebut dilakukan dengan cara menutup pintu pagar puskesmas serta menuliskan beberapa kata-kata penolakan terhadap alat kesehatan yang dinilai bekas dan bukan barang baru.
"Pihak Dinkes memasukan barang-barang namun kami tolak. Karena bagaimana, sejak puskesmas ini diresmikan pada mei 2018 lalu, belum pernah beroperasi karena tidak ada alat. Setelah kami ribut dan berencana audit ternyata, Dinkes baru datang mengisi barang, dan kami tahu itu barang bekas. Kami nyatakan tolak barang tersebut," ujar Leonardus Ibe.
Dalam Peraturan Mentri Kesehatan (permekes) No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) menjelaskan bahwa puskesmas adalah pusat Fasilitas Pelayanan tingkat Pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan maupun masyarakat yang didukung sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap.
Ditempat terpisah, Vincensius Jhadu selaku Kepala Inspektorat Kab. Keerom mengatakan bahwa, terkait Puskesmas Kanandega Waris pihaknya telah melakukan pendampingan pekerjaan yang dilakukan oleh BPKP-RI perwakilan Papua.
"Pemeriksaan hasil pekerjaan puskesmas Waris tersebut memang senilai 15 miliar lebih, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BPKP-RI dan kami dari inspektorat kabupaten hanya membeck up kegiatan tersebut," pungkas Vincesius Jhadu kepada awak media.
Terkait hasil pemeriksaannya, Vincensius Jhadu menyampaikan bahwa iya tak mengetahui secara rinci, harus membuka kembali dokumen karena proyek tersebut pada tahun 2017.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Keerom, dr. Roni Situmorang belum mengklarifikasi masalah yang dialami puskesmas Waris tersebut.
*(val)
.jpg)
