"Kita kan belum dikasih tembusannya, kita baru tahu dari media nih, jadi langkah kami nanti kita konfirmasi dulu ke Jaro pemerintah, ke Puun, dari situ kita secepatnya konfirmasi ke mereka," ungkap , Imam Rismahayadi,selaku Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lebak saat ditemui di ruangannya.(8/7/2020).
Menangapi permintaan dari suku Baduy, Pemkab Lebak mengapresiasi atas surat terbuka yang juga dikirimkan ke Gubernur Banten dan Presiden RI Joko Widodo itu. Pasalnya surat itu bertujuan untuk memperbaiki kawasan Adat Baduy.
"Semoga ini jadi awal yang baik bagi Baduy ke depan. Kita serap dulu aspirasi mereka, nanti kami tindak lanjuti, kita ikuti. Kalau melihat kinten-nya untuk kebaikan, menjaga alam, menjaga tradisi, sesuai aturan adat," ungkapnya.
Sementara itu, pihak tour and travel yang biasa melayani perjalanan ke perkampungan Suku Baduy mengaku kecewa andai kawasan adat itu ditutup sebagai destinasi wisata. Pasalnya, minat orang untuk mengetahui Baduy dan menikmati keindahan alamnya dinilai sangat tinggi.
"Kalau benar ditutup sayang banget, karena itu asetnya orang Lebak, kalau Baduy ditutup. Baduy itu identik dengan Lebak. Jangan ditutup, harusnya diberi arahan yang betul, agar (wisatawan) tidak membawa sampah ke atas," pungkas pengelola tour and travel Alenta Jaya, Agus Solihan di tempat yang sama.
Agus mengaku kerap membawa wisatawan ke Baduy, bahkan sampai 300 orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, dia membatasinya hanya boleh empat orang saja untuk satu kali perjalanan.
Dia mengklaim selalu menyarankan wisatawan yang dibawanya untuk tidak menggunakan tempat minum plastik dan harus memakai botol/gelas sendiri (tumbler).
Kemudian pemandu wisata (guide), harus mengingatkan para wisatawan yang dituntunnya agar membawa kembali sampah masing-masing ke bawah dan tidak membuangnya di wilayah perkampungan Baduy sekitarnya.
"Di Baduy sebenernya bersih, kalau sekarang termakan zaman, berubah karena ulah wisatawan juga, karena akses bisa masuk siapa saja. Untuk menjaga wisatawan itu kan sebenarnya ada di guide. Harusnya sih masyarakat adat mereka itu yah, harusnya pemerintah masuk ke dalam, mengelola sampah," jelas Agus.
Sebelumnya, empat perwakilan lembaga adat Baduy mengirim surat terbuka ke Presiden Jokowi. Surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut berisi tentang Baduy minta dihapus dari destinasi wisata Indonesia.
"Di Baduy sebenernya bersih, kalau sekarang termakan zaman, berubah karena ulah wisatawan juga, karena akses bisa masuk siapa saja. Untuk menjaga wisatawan itu kan sebenarnya ada di guide. Harusnya sih masyarakat adat mereka itu yah, harusnya pemerintah masuk ke dalam, mengelola sampah," jelas Agus.
Sebelumnya, empat perwakilan lembaga adat Baduy mengirim surat terbuka ke Presiden Jokowi. Surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut berisi tentang Baduy minta dihapus dari destinasi wisata Indonesia.
*(val)