Setibanya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, salah satu agenda Monoarfa yaitu mengunjungi Puncak Waringin yang menjadi salah satu tempat proyek Nasional.
Namun kedatangan Monorfa dalam kunjungannya kali ini terkesan sangat tertutup jika dibandingkan dengan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo dengan beberapa pejabat sebelumnya.
Hal itu di buktikan dengan tidak di libatkanya sejumlah wartawan lokal maupun nasional yang turut hadir untuk melakukan peliputan. Ajudan Monoarfa, bahkan mempertanyakan undangan peliputan kepada awak media yang hendak meliput pada saat itu.
Sejumlah awak media cukup kesal dengan sikap Monoarfa tersebut, "dikiranya kegiatan tersebut bisa diliput, ternyata tidak. Kami wartawan Tv dan media daring lainnya sempat mendekati pintu masuk, namun di tolak juga, "pungkas Vera Bahali selaku kontributor Tv One.
Di lansir dari PostNTT.com, Ketua Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB) Servatinus Mammilianus, turut mengutuk keras tindakan penolakan liputan tersebut.
"Tentu kita tidak menerima apa yang mereka lakukan. Tidak hanya tindakan di puncak waringin, tetapi koordinasi antara panitia dengan pekerja media tidak kita rasakan. Seandainya kita tahu dari awal bahwa kita tidak diperbolehkan meliput pasti kita tidak akan ke lokasi," ungkapnya kesal.
Ia mengatakan bahwa masih banyak topik liputan lain yang juga sangat penting. Ia sangat menyayangkan, "kenapa para wartawan dilarang meliput, tanpa ada informasi sejak awal," tegas stevanus.
Dalam kunjungan tersebut, diketahui perihal pembangunan Proyek Nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memakan biaya APBN sebesar 27,5 Miliar.
Beberapa awak media yang sempat hadir pada saat itu pun sangat menyanyangkan sikap dari Humas Pemda Kabupaten Manggarai Barat yakni, Gusti Dulla dan Mari Geong.
Hal ini tentunya menimbulkan stigma dan predikat yang negatif terkait transparansi pembangunan di Manggarai Barat.
*(val)
