Ia melihat bahwa kuota dan jarigan internet merupakan masalah utama dalam proses pembelajaran jarak jauh (PPJ), oleh sebab itu ia memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipergunakan untuk membeli kebutuhan kuota internet bagi murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid, akan tetapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," pungkasnya
Selain itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala adalah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tak sederhana dan penerapan pendidikan karakter.
"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa," ucap Nadiem.
Nadiem berkomitmen untuk mengevaluasi itu semua.
Kemdikbud, lanjut Nadiem, juga akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat. Dengan begitu, siswa bisa lebih optimal menyerap pelajaran.
"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota. Kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," ujarnya.
Pemerintah menerapkan kebijakan belajar di rumah atau PJJ akibat pandemi Covid-19. Kebijakan itu resmi diterapkan lewat surat edaran Mendikbud tanggal 24 Maret lalu.
Namun dalam perjalanannya, kebijakan itu menuai kritik. Pemerintah dinilai tak peka mengingat tidak semua keluarga mampu membiayai ponsel dan kuota bagi anaknya.
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid, akan tetapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," pungkasnya
Selain itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala adalah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tak sederhana dan penerapan pendidikan karakter.
"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa," ucap Nadiem.
Nadiem berkomitmen untuk mengevaluasi itu semua.
Kemdikbud, lanjut Nadiem, juga akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat. Dengan begitu, siswa bisa lebih optimal menyerap pelajaran.
"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota. Kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," ujarnya.
Pemerintah menerapkan kebijakan belajar di rumah atau PJJ akibat pandemi Covid-19. Kebijakan itu resmi diterapkan lewat surat edaran Mendikbud tanggal 24 Maret lalu.
Namun dalam perjalanannya, kebijakan itu menuai kritik. Pemerintah dinilai tak peka mengingat tidak semua keluarga mampu membiayai ponsel dan kuota bagi anaknya.
*(val)
