JAKARTA,- Irfan Satiaputra selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) mengeluhkan harga rapid test yang ditawarkan berbagai pihak yang menurutnya masih sangat mahal. Sebab, tingginya harga rapid test diyakini akan membuat minat penumpang untuk berpergian menggunakan pesawat makin rendah.
Ia mengungkapkan maskapai BUMN yang dibawahinya telah menyediakan fasilitas rapid test bagi penumpang. Fasilitas itu diperoleh dengan izin Kementerian Perhubungan atas pilihan manajemen terhadap mitra penyelenggara rapid test bagi penumpang.
Namun ia mengeluhkan tak semua penumpang dapat diakomodir, sehingga calon penumpang terpaksa melakukan rapid test secara mandiri.
Menurut Irfan, tidak ada pengaturan harga maksimal rapid test membuat layanan ini kerap sulit diakses oleh masyarakat.
"Kami sungguh menyesalkan banyak orang kemudian menari di atas penderitaan kami hari ini, dengan menawarkan harga rapid test yang terlalu melambung," jelasnya dalam rapat bersama Panja Pemulihan Pariwisata DPR.(7/7/2020)
"Hari ini ada yang mengatakan (biaya) sudah Rp120 ribu, tapi ada yang bilang Rp80 ribu. Jadi, ini yang perlu terus menerus kami cari kenapa masih ada yang Rp350 ribu-Rp500 ribu," terangnya.
Sebelumnya , Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengeluhkan mahalnya biaya rapid test dan meminta Kementerian Keuangan agar memberikan subsidi kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.
Usulan ini juga sebagai salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelesaikan polemik kewajiban rapid test atau tes PCR untuk melakukan perjalanan ke luar kota.
*(val)
Ia mengungkapkan maskapai BUMN yang dibawahinya telah menyediakan fasilitas rapid test bagi penumpang. Fasilitas itu diperoleh dengan izin Kementerian Perhubungan atas pilihan manajemen terhadap mitra penyelenggara rapid test bagi penumpang.
Namun ia mengeluhkan tak semua penumpang dapat diakomodir, sehingga calon penumpang terpaksa melakukan rapid test secara mandiri.
Menurut Irfan, tidak ada pengaturan harga maksimal rapid test membuat layanan ini kerap sulit diakses oleh masyarakat.
"Kami sungguh menyesalkan banyak orang kemudian menari di atas penderitaan kami hari ini, dengan menawarkan harga rapid test yang terlalu melambung," jelasnya dalam rapat bersama Panja Pemulihan Pariwisata DPR.(7/7/2020)
"Hari ini ada yang mengatakan (biaya) sudah Rp120 ribu, tapi ada yang bilang Rp80 ribu. Jadi, ini yang perlu terus menerus kami cari kenapa masih ada yang Rp350 ribu-Rp500 ribu," terangnya.
Sebelumnya , Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengeluhkan mahalnya biaya rapid test dan meminta Kementerian Keuangan agar memberikan subsidi kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.
Usulan ini juga sebagai salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelesaikan polemik kewajiban rapid test atau tes PCR untuk melakukan perjalanan ke luar kota.
*(val)
.jpg)
