Puluhan Satpol PP serta Kepolisian terlihat berjaga di depan pagar Kantor DPRD Biak Numfor.
Aksi unjuk rasa dari LSM Kampak Papua, FPKB, dan PKN tersebut, diketahui perihal dana Covid-19 di Kab. Biak Numfor.
Mereka meminta Kapolri, Kapolda, dan KPK memeriksa penggunaan dana Covid-19 di Kab. Biak Numfor.
Puluhan massa aksi yang meminta masuk ke halaman Kantor DPRD Biak Numfor untuk bertemu dengan anggota DPRD tidak di izinkan oleh pihak keamanan yang berjaga.
Johan Rumkorem selaku Sekjend LSM Kampak Papua yang di konfirmasi via telepon mengatakan bahwa "kami tidak di izinkan masuk dengan alasan bahwa kami tidak memiliki izin. Padahal surat pemberitahuannya sudah ada," ucapnya.
"Ada beberapa anggota DPRD yang suruh kita masuk, tapi sekwannya bilang jangan, karena tidak ada undangan, tutup Johan Rumkorem.
Sampai berita ini di muat belum ada klarifikasi dari pihak DPRD Biak Numfor.
*(red)
