Gugatan para mahasiswa tersebut dikuasakan kepada tim pembela hukum atau pedamping dari pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yakni Haswandy Andy Mas, S.H., AM, Fajar Akbar, S.H, Muh. Haedir, S.H, Ratna Kahali, S.H, Edy Kurniawan, S.H, A. Haerul Karim, S.H, Abdul Azis Dumpa, S.H, dan Ridwan, S.H, M.H.
Dari 11 mahasiswa yang menerima sanksi DO, 5 diantaranya sempat hadir di Pegadilan Tata Usaha Negara Makassar pada senin lalu yakni Misbahuddin, Naufal Hasdiq S, M. Hisbullah Latief, Syukran Abbas, dan Muh. Faturrahman.
“Kami sudah mendaftarkan gugatan ke PTUN atas kebijakan dan keputusan Ketua STIMIK AKBA dalam hal pemberian DO terhadap kami yang sama sekali tidak ada dasar hukum dikeluarkannya surat keputusan tersebut,” Kata Syukran Abbas.
Sementara Misbah menyampaikan bahwa alasan pemberian sanksi terhadap mereka adalah karena mereka telah melakukan unjuk rasa pada Desember 2019 lalu. Misbah menilai hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab apa yang mereka lakukan adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Ia menilai sikap pimpinan STIMIK AKBA telah menempuh sikap yang tidak demokratis sebab telah membatasi hak-hak mahasiswa untuk menyampaikann pendapat di dalam lingkungan kampus.
Sanksi DO di STIMIK AKBA ini bukanlah yang pertama, sejak 2015 setidaknya tercatat puluhan kasus DO maupun skorsing telah menimpa mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.*(red)
