Dilansir dari akun resmi Konfederasi Serikat Nasional (KSN), aksi tersebut dilakukan untuk menolak beberapa putusan Gubernur Jawa Barat. Salah satunya penghapusan huruf d Diktum KETUJUH Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan UMSK tahun 2020 dan pencabutan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan.
 |
| SP/SB Se-Jawa Barat yang tergabung dalam aksi tersebut. |
Dari hasil audiens para perwakilan SP/SB menghasilkan beberapa poin yakni ;
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menampung aspirasi SP/SB tentang pencabutan PP no. 78 tahun 2015 dan akan diteruskan ke Pemerintah
2. Pembahasan pencabutan poin d Diktum KETUJUH dan penetapan UMSK Tahun 2020 akan diadakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan SP/SB, dan Dewan Pengupahan Provinsi.
Laporan : Rolis
Editor : AZ
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menampung aspirasi SP/SB tentang pencabutan PP no. 78 tahun 2015 dan akan diteruskan ke Pemerintah
2. Pembahasan pencabutan poin d Diktum KETUJUH dan penetapan UMSK Tahun 2020 akan diadakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan SP/SB, dan Dewan Pengupahan Provinsi.
Laporan : Rolis
Editor : AZ
