Muhammad Warakaf, Selaku Direktur Pergerekan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMP2H) Indonesia, dalam rilisnya menyampaikan, " Iya berkasnya sudah dilengkapi oleh tim untuk kita laporkan ke KPK, karena sejatinya infrastruktur dibangun untuk memudahkan, dan digunakan oleh masyarakat sebaik mungkin, makanya ada Kerangka Acuan Kerja yang harus menjadi pedoman pelaksana agar tidak terjadi kesalahan baik dari segi administrasi dan fisiknya ", pungkasnya.
Lanjut Direktur Organisasi yang bersekretariat di jalan kemuning Jakarta Timur tersebut, menegaskan bahwa proyek Pekerjaan yang diduga syarat terhadap tindak pidana korupsi tersebut akan menjadi prioritas kami, semoga pihak penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya menindaklanjuti laporan kami.
Intinya Kadis PU Takalar dan jajarannya harus diperiksa dan di adili seadil adilnya.Dan sekedar informasi bahwa PT. Diego Putra Konstruksi yang kerap melaksanakan proyek besar di daerah Sulawesi Selatan diduga kualitasnya kurang baik, tutup Muhammad Warakaf. *(red)
.jpg)
