Mengangkat tema “New York Agreement dan Situasi Nduga”, LPM Daunjatu dituding ingin memecah NKRI oleh aparat.
Dalam rilisnya LPM Daunjati ISBI Bandung, berpendapat bahwa, Kami menyadari betul bahwa isu yang kami bawa dalam acara diskusi ini merupakan hal yang sensitif bagi pemerintah. Namun, dalam ruang lingkup akademik, bukankah sesuatu yang ingin kita ketahui kebenaran dan kesalahannya harus dianalisa, didiskusikan dan diteliti lagi. Bukan malah dilarang. Dikubur dalam alasan reaksioner semacam “diskusi ini akan menghancurkan NKRI!”.
Alasan abstrak yang tidak akan kita pahami karena memang itu adalah alasan yang tidak ilmiah, dan mematikan demokrasi: melarang diskusi. Alasan-alasan lainnya yang keluar dari mulut polisi juga tidak tepat, seperti tuduhan mereka bahwa New York Agreement (15 Agustus 1962) merupakan peristiwa pemisahan Papua terhadap NKRI.
Padahal, jelas-jelas peristiwa ini adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda dan Amerika membahas nasib rakyat Papua. Tanpa melibatkan orang Papua sama sekali.
Selain itu ada lagi intimidasi polisi maupun tentara yang mengatakan kami, LPM Daunjati tidak memperhitungkan efeknya yang akan merusak NKRI. Sebuah tuduhan yang sangat aneh, ketika kita menyadari bahwa kita ada dalam alam negara demokratis yang seharusnya terbiasa dengan budaya diskusi, budaya terbuka terhadap gagasan dan biasa pada laku kritik-otokritik.
Di ketahui ini bukan kali pertama kegiatan LPM Daunjati dibubarkan, di tahun 2016 lalu Ormas FPI sempat membubarkan kegiatan mereka.
Baca juga : Kronologis Pembubaran Paksa Diskusi Publik LPM Daunjati Oleh Rektor, TNI, POLRI, dan Ormas FKPPI.
Mereka menuturkan juga bahwa dipaksa menandatangani Berita Acara yang di buat oleh Rektor, Aparat, dan Ormas FKPPI dalam kondisi ditekan.
Berikut pernyataan sikap LPM Daunjati ;
- Menuntut pengusutan tuntas pembubaran paksa dan intimidasi oleh TNI, Polisi, Ormas FKPPI dan Rektor ISBI Bandung terhadap diskusi publik “New York Agreement dan Situasi Nduga” yang diadakan LPM Daunjati ISBI Bandung, 14 Agustus 2019.
- Kemenristekdikti harus bertanggung jawab atas peristiwa ini.
- Hentikan pembubaran paksa, pembredelan, dan pembatasan kebebasan berdiskusi di Perguruan Tinggi dan seluruh tempat di Indonesia.
- Pemerintah Indonesia harus segera membuka akses jurnalis asing maupun lokal di tanah Papua.
- Buka transparansi informasi soal apa yang terjadi di tanah Papua.
*(red)
