Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan meragukan komitmen presiden terpilih Joko Widodo dalam mengusut kasus pelanggaran HAM berat.
Ketua Presidium JSKK Maria Catharina Sumarsih mengatakan, pesimisme tersebut didasari tidak terlihatnya komitmen Jokowi dalam menghapus impunitas.
Dari rilis yang diterima, Sumarsih menuturkan bahwa "Saya menyangsikan Pak Jokowi mempunyai komitmen awal untuk menghapus impunitas," saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019).
Dari rilis yang diterima, Sumarsih menuturkan bahwa "Saya menyangsikan Pak Jokowi mempunyai komitmen awal untuk menghapus impunitas," saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019).
Sumarsih menyampaikan, sulit baginya untuk optimistis karena Jokowi pun tak mencantumkan narasi HAM dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurut Sumarsih, periode pertama pemerintahan Jokowi juga tidak menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Dalam Visi Indonesia yang dipidatokan Jokowi di Sentul itu tidak ada program atau tidak memprioritaskan penegakan hukum dan HAM," ujar Sumarsih.
Oleh karena itu, Sumarsih berharap Komnas HAM dapat mendorong pemerintah untuk tetap menjadikan penegakan HAM sebagai salah satu prioritas.
"Harapan kami, Komnas HAM tetap menjadi lembaga yang benar-benat independen di dalam mengupayakan dan mempertahankan nilai-nilai hukum dan HAM karena HAM adalah jantung demokrasi," kata Sumarsih.
