Tontonan menarik di gelar dua
lembaga penting yang menjadi motor pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kisruh
yang berawal dari pelantikan 193 pejabat di tubuh pemerintah provinsi hingga
skandal bagi-bagi proyek. Dari hulu hingga hilir nafsu kekuasaan mulai nampak.
Sejak Hak angket ini bergulir seakan
focus public di giring dalam satu arena pertempuran. Jika diurai indikasi KKN
yang di persoalkan Pansus Hak Angket ini, ada benarnya juga. Posisi basah dan
paling strategis yakni BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Sulawesi
Selatan, Kepalanya di isi oleh Andi Sumardi Sulaiman, kakak kandung dari Wakil
Gubernur SulSel. Sekretaris BAPENDA, Andi Winarno Eka Saputra, yang juga adalah
sekretaris Andi Sumardi sewaktu Kadis Perdagangan di Kabupaten Bone. Selanjutnya
mantan sekretaris BPKD Bantaeng, Junaedi di beri posisi sebagai sekertaris BPKD
Sulawesi Selatan. Idham kadir orang
kepercayaan gubernur di angkat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum. Jelaslah
bagi kita, bahwa integritas dan reformasi birokrasi yang di gemakan Wagub
adalah bungkusan tatakan dinasti. Memimpin dengan visi golongan dan kelompok.
Sedangkan hal-hal di atas yang di
persoalkan Pansus Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi selatan, bukanlah hal yang
substansial terhadap kepentingan rakyat. Kita ketahui DPRD sebagai interpretasi
kepentingan rakyat, seharusnya memperlihatkan wujud kerakyatan dalam
kerja-kerjanya. Sidang yang sementara bergulir adalah pembahasan terkait
pencopotan Jumras, mantan Kepala Biro Pembangunan yang di dasari pembagian
proyek antara elit. Yang parahnya lagi, terbesit asumsi tentang balas dendam
pasca Pilgub lalu, kita ketahui juga bahwa ketua pansus angket khadir halid
adalah saudara kandung dari kontestan pilgub 2018 yakni Nurdin Halid.
Di sisi lain rakyat yang
sementara menunggu kinerja dari dua lembaga ini, tidak merasakan dampak
kesejahteraan dari perseteruan panas antar elit ini. Kalaupun iya, hasil hak angket
ini mengarah kepada pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,
Apakah Pemakzulan akan di terima oleh Mahkamah Agung ? sebagaimana kita tahu
juga, bahwa Pemerintahan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Prof. Nurdin
Abdulah dan Andi Sudirman Sulaiman adalah gerbong pemenangan Presiden Joko
Widodo – Ma’ruf Amin. Dan semua orang tahu bahwa Wagub Sulsel adalah adik
kandung dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Jadi ini hanya kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat !
*(aem)
*(aem)
.jpg)
